RUANGPOLITIK.COM – Partai Buruh dan Serikat Buruh menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), yang baru saja diumumkan pemerintah.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan buruh akan melakukan aksi puluhan ribu buruh, di DPR RI pada Selasa (6/9/2022).
“Kami meminta Pimpinan DPR memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (3/9/2022).
Iqbal menyebut Pimpinan DPR dan Komisi terkait harus berani membentuk Pansus atau Panja BBM,” tegasnya.
Aksi ini juga serentak di 33 provinsi lainnya yang di organisir oleh Partai Buruh dan KSPI.
Berita Terkait:
Partai Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM: Pemerintah Mencari Untung
Buruh Diingatkan Jangan Mau Dimanfaatkan untuk Mogok Nasional
Tolak Revisi UU PPP, 10.000 Buruh Akan Demo di DPR 15 Juni
Buruh akan turun ke jalan di Bandung, Semarang, Surabaya, Jogjakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pelanbaru. Bengkuku, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak.
Aksi juga akan dilakukan di Makassar, Gorontalo. Sulawesi Utara, serta dilakukan di Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura.
Jika aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, maka Partai Buruh dan KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu; tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10 persen sampai 13 persen.
Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan ada tiga jenis BBM Bersubsidi yang mengalami penyesuaian, di antaranya adalah Pertalite, Pertamax, dan Solar.
Harga solar diputuskan naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter.
Kemudian untuk harga permax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Lalu BBM jenis pertalite naik menjadi Rp10.000 dari sebelumnya, Rp7.650 per liter.
“(Harga) ini berlaku 1 jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini, berlaku pada pukul 14.30 WIB,” katanya. (FSL)
Editor: Rikky A. D
RuPol
