RUANGPOLITIK.COM – Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menanggapi isu perpecahan di tubuh kepegawaian Pemprov DKI Jakarta yang sebelumnya disampaikan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.
Menurutnya, jika isu itu benar sangat berbahaya bagi jalannya pemerintahan. Dia mengatakan kebijakan bisa jadi tidak sinkron dan maksimal imbas perpecahan tersebut.
“Saya harap Pak Gubernur sebagai pimpinan tertinggi dapat menertibkan ini,” katanya, dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (24/8/2022).
Ara berpendapat situasi seperti ini seharusnya dapat diantisipasi dengan rekrutmen dan pengisian jabatan yang transparan dan adil.
Berita Terkait:
Wagub DKI Jakarta Tegas Minta Citayam Fashion Show Dibubarkan
Polusi DKI Jakarta Meningkat, Anies: Cabut Izin Pabrik Penghasil Polusi Berlebih
Gibran Dikabarkan Mau Maju di Pilgub DKI Jakarta
Menurutnya, proses rekruitmen pejabat perlu dievaluasi. Ara berpendapat bahwa kubu-kubuan ini terjadi berawal dari nepotisme pengisian jabatan.
“Harus dievaluasi selama ini proses rekrutmen pejabat kita. Kubu-kubuan seperti ini berawal dari nepotisme pengisian jabatan,” ucapnya.
“Terapkan sistem meritokrasi tanpa terkecuali. Kuatkan sistem talent pool dan apresiasi berbasiskan kinerja,” katanya,
Ara menilai konflik ini harus segera diselesaikan Anies Baswedan sebelum jabatannya berakhir kurang lebih 2 bulan lagi.
“Harus segera diklarifikasi dan diselesaikan oleh Pak Anies sebelum habis jabatan. Jangan sampai Penjabat Gubernur kerepotan karena ini,” tutupnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyinggung adanya Sekda Bayangan di lingkungan Pemprov Jakarta.
“Ya nggak dihargai, dianya sendiri, asistennya nggak ini. Kan ada Sekda Bayangan namanya Sigit,” tuturnya.(FSL)
Editor: Rikky A. D
RuPol
