RUANGPOLITIK.COM – Pengamat Politik, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) harus segera diselesaikan menjelang Pemilu 2024.
Ujang mengatakan pengurus di PPP juga harus memberikan klarifikasi agar konflik ini tidak berkepanjangan.
Tidak hanya itu, Suharso Monoarfa juga harus mengklarifikasi kepada publik buntut pidatonya soal amplop kiai.
“Kalau memang dugaan tuduhan itu tidak benar kan itu bisa diklarifikasi ke pihak internal yang tadi meminta mundur,” katanya saat dihubungi RuPol melalui pesan singkat, Rabu (24/8/2022).
Berita Terkait:
Pemilih PPP di 2024, Akan Tergerus Polemik ‘Amplop Kiai’
Forum Santri Nusantara Yogyakarta Laporkan Ketum PPP, Terkait ‘Amplop Kiai’
Tiga Majelis PPP Desak Suharso Mundur dari Ketum PPP
Kontroversi ‘Amplop Kiai’, CSIIS: Suharso Jadi Beban Berat PPP
Yang penting mengklarifikasi baik pengurus atau Suharso sendiri,” tambahnya.
Pun kalau Suharso didesak mudur, Ujang tidak yakin itu akan diindahkan oleh Ketua Umum PPP. Pasalnya, dia terpilih secara resmi.
Menurutnya, akan terjadi tarik-menarik di internal partai menyikapi desakan tersebut.
Kalaupun desakan itu diikuti, maka menurut dia, Suharso akan kalah dari polemik ini.
“Kalau mundur, Suharso akan terlempar. Saya melihat kisruh PPP walaupun didesak mundur oleh dewan majelis tidak akan mundur. Kalau mundur dianggap kalah,” ucapnya.
Sebelumnya, ramainya desakan mundur kepada Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, semakin mengencang setelah kalangan internal DPP PPP juga ikut menyuarakan hal tersebut.
Tidak tanggung-tanggung, tiga majelis resmi internal DPP PPP, yakni Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, dan Majelis Kehormatan juga kompak mendesak mundurnya Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu untuk meletakkan jabatan Ketua Umum PPP.
Dalam surat yang sampai ke redaksi RuPol, terlihat ada tiga orang pimpinan majelis yang ikut bertanda tangan dengan stempel masing-masing.
Ketua Dewan Majelis Syariah KH. Mustofa Aqil Siradj, Ketua Majelis Pertimbangan Muhammad Mardiono dan, Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur.
Pada isi surat, ada penjelasan pengantar tentang kondisi kekinian PPP terutama terkait elektabilitas yang terus menurun.
Kemudian, ada juga penjelasan yang lebih rinci tentang Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa yang sedang memiliki banyak persoalan, seperti persoalan rumah tangga, pelaporan dugaan gratifikasi, dan juga dugaan penghinaan terhadap kiai dan kalangan pesantren.
Dengan banyaknya persoalan yang menimpa Suharso tersebut, majelis-majelis partai di DPP PPP berkesimpulan untuk meminta Suharso Monoarfa untuk berbesar hati mundur.(FSL)
Editor: Zulfa Simatur
(RuPol)
