RUANGPOLITIK.COM-Massa dari Front Kader Penyelamat Partai Persatuan Pembangunan (FKPP PPP) yang berjumlah sekitar 300 orang melakukan demontrasi di depan kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Senin (18/7/2022).
Mereka menuntut agar Suharso Monoarfa mudur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP.
Sekretaris FKPP Wahyudin mengungkapkan tuntutan tersebut muncul dari kegelisahan kader-kader PPP terhadap kebijakan dan aturan sewenang-wenang yang dibuat oleh Suharso Monoarfa.
“PPP sebagai rumah besar umat Islam Indonesia, akan terus diperjuangkan agar terakomodir kepentingan umat Islam dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan,” ujar Wahyudin.
Berita Terkait:
Selamatkan PPP, Sholeh Basyari: Ganti Ketum Dengan Orang NU
Jelang 2024, Ujang Komarudin: PPP di Bawah Suharso Harus Aktif Buat Manuver Politik Baru
Survei PPI: Elektabilitas Turun, PPP Harus Kerja Keras untuk Lolos Pemilu 2024
Gejolak Internal PPP, Donnie Tokan: Harus Ada Perubahan
Wahyudin mengungkapkan bahwa selama Suharso menjabat sebagai Ketua Umum, tidak ada lagi identitas yang melambangkan perjuangan dan nilai sejarah yang menjadi dasar pergerakan PPP.
“Arogansi, otoritarianisme, dan kepentingan pribadi Suharso Monoarfa sangat mewarnai roda organisasi PPP saat ini. Dalam beberapa tahun belakangan, nilai sejarah dan perjuangan para ulama, kader, dan simpatisan PPP tidak lagi menjadi dasar pergerakan PPP,” tandasnya.
Di depan massa aksi, Wahyudin menyuarakan kondisi PPP saat ini dan menitipkan pesan kepada Presiden Joko Widodo agar Suharso Monoarfa juga dicopot dari posisinya sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Aksi kami hari ini adalah untuk menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Jokowi agar melakukan reshuffle Suharso Monoarfa yang sudah tidak bisa lagi memimpin kementerian karena ada persoalan rumah tangga yang membelitnya serta adanya laporan gratifikasi ke KPK yang sudah masuk proses pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” ujar Wahyudin.
Ia juga menyampaikan suara kader-kader PPP, jika Suharso tetap menjabat sebagai ketua umum, mereka khawatir PPP tidak akan lolos dan punya kursi di Parlemen pada Pemilu Serentak 2024.
“PPP hari ini sangat terpuruk kondisinya. Tahun 2019 kami hampir tidak lolos parlementary threshold dan survei hari ini PPP hanya 1,7 persen elektabilitasnya,” tuturnya.
Wahyudin menceritakan kekhawatiran mereka sebagai kader PPP yang mengungkapkan ada invisible hand yang tetap berupaya mempertahankan Suharso Monoarfa sebagai Ketum PPP demi ambisi politik mereka di 2024.
“Kami takut PPP hilang di 2024. Tentunya kami yakin bahwa Bapak Presiden pun tidak ingin PPP tinggal sejarah dan PPP hilang di tangan Suharso Monoarfa,” pungkasnya. (ZSR)
Editor: Zulfa Simatur
(RuPol)
