RUANGPOLITIK.COM-Kabagpenum Div Humas Polri Kombes Nurul Azizah mengungkapkan bahwa pihak kepolisian resmi memberikan sanksi berupa Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap AKBP Raden Brotoseno pada 8 Juli 2022.
Keputusan tersebut diambil setelah Korps Bhayangkara menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri Peninjauan Kembali (KKEP PK) terkait status keanggotaan Brotoseno yang merupakan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.
“Hasil dari sidang KKEP PK yang dilaksanakan pada hari Jumat 8 Juli 2022 pukul 13.30 WIB memutuskan untuk memberatkan putusan sidang komisi kode etik Polri nomor PIT/72/X/2020 tanggal 13 Oktober 2022 menjadi sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri,” kata Nurul Azizah kepada awak media yang dikutip, Jum’at (15/7/2022).
Selanjutnya, Nurul menjelaskan, hasil dari sidang etik Raden Brotoseno akan dikirimkan ke Sumber Daya Manusia (SDM) Polri untuk ditindaklanjuti dalam bentuk putusan KKEP PK yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat.
Berita Terkait:
Mantan Napi Koruptor AKBP Brotoseno Aktif Kembali Bertugas, Ini Kata Mahfud MD
Komisi III DPR Kritik Keras Polri, Eks Napi Korupsi AKBP Brotoseno Masih Berstatus Aktif
Ratusan Mahasiswa Minta Kejagung Usut Tuntas Kasus Korupsi Ekspor CPO
KPK: Proses Pengisian Penjabat Kepala Daerah Rentan Korupsi
“PTDH (terhadap Brotoseno) per kapan kita tunggu KEP-nya dulu. Tanggalnya nanti sesuai KEP dulu. Kita tunggu,” ungkapnya.
Sebelumnya, Polri membentuk Komisi Banding Kode Etik untuk melakukan sidang ulang atas hasil sidang etik terhadap Brotoseno, yang kembali menjadi polisi aktif meski statusnya mantan terpidana kasus korupsi.
Brotoseno kembali yang kembali aktif menjadi anggota polisi tersebut menjadi sorotan public terkait statusnya sebagai mantan terpidana kasus korupsi.
“Menurut Pak Kadiv Propam, tim yang sudah dibentuk Bapak Kapolri sudah bekerja dan sudah memberikan rekomendasi kepada pimpinan, yakni segera dibentuk Komisi Banding Kode Etik dipimpin oleh Pak Irwasum, beranggotakan Kadiv Propam, Kadiv Kum dan Kadiv SDM,” tutur Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, (28/6/2022).
Sementara, Kadiv Propam Polri Irjen Ferdi Sambo menyampaikan bahwa pembentukan tim tersebut sesuai dengan Pasal 84 Peraturan Kepolisian No 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Kapolri Jenderal Listyo Sigit telah membentuk tim untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Nomor: PUT/72/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 terhadap pelanggar AKBP Brotoseno,” tutur Ferdy dalam keterangannya, Rabu, (22/6/2022).
Editor: Zulfa Simatur
(RuPol)
