RUANGPOLITIK. COM-Jelang tahun politik 2024, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai bergerak dan panaskan mesin partai.
Terobosan baru juga dilakukan partai yang dipimpin Suharso Monoarfa ini, antara lain melakukan kaderisasi yang lebih masif, sistematis, dan terukur dengan harapan PPP mampu membangun lini masa yang setia dan militan.
Pada tanggal 24 Juni 2022, Koordinator Aliansi Kader Penyelamat PPP memberikan surat pernyataan terbuka sebagai sikap ikhtiar dalam menjaga marwah PPP serta berharap peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pihak dalam berkhidmah di PPP.
Isi pernyataan terbuka, yakni diterimanya masukan dan kritik Aliansi Kader Penyelamat PPP oleh DPP sebagai satu aspirasi untuk kebaikan PPP.
Berita Terkait:
Angkatan Muda Ka’bah Serahkan Bacaleg 2024 ke Sekjen PPP
Ketum PPP: Tak Khawatir Bersaing dengan Partai Baru
Survey Parpol: PDIP, Gerindra, dan Golkar Tiga Besar, PPP dan PAN Terancam Tak Lolos Parlemen
PKB dan PKS Bakal Koalisi, PPP Singgung PT 20 Persen
Kedua, menyadari tabayyun sebagai ajaran islam, dan menghargai kesadaran seseorang untuk melakukan perbaikan atas langkah yang keliru/khilaf yang pernah diambil.
Ketiga, adanya komitmen upaya perbaikan dalam menjalankan mekanisme roda organisasi dan kebijakan partai untuk senantiasa bersandar pada AD/ART PPP yang dihasilkan Muktamar PPP Ke-IX sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi partai.
Keempat, mendorong kerja-kerja secara intensif dalam upaya membangun koordinasi dan proses konsolidasi PPP sebagai ikhtiar mewujudkan tujuan pada Pemilu 2024, dan senantiasa melibatkan masukan sesepuh dan tokoh PPP sesuai tingkatannya dalam merumuskan kebijakan strategis partai yang di ambil sebagai aspirasi.
Mereka juga meminta Suharso untuk mundur dari jabatannya di partai berlambang Ka’bah tersebut.
Namun, pada 30 Juni 2022, Aliansi Kader Penyelamat PPP melakukan deklarasi dan klarifikasi dari DPP melalui DPW PPP Provinsi Jawa Tengah atas tuntutan yang disampaikan pada 24 Juni 2022 tersebut.
Mereka menetapkan dukungan terhadap Suharso Monorfa dan mencabut tuntutan atas permintaan pengunduran diri Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum DPP PPP yang sebelumnya disuarakan.
“Ini tentu hal positif yang harus diikuti semua pihak di PPP. Ketika ada riak-riak berupa demontrasi pasti merugikan soliditas PPP. Kuncinya adalah mereka bersatu lagi, menjaga PPP agar tidak hanya bisa bertahan soal elektabilitas dan di pemerintahan, tetapi bisa naik dan bersaing dengan partai lainnya,” ungkap Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) dikutip Minggu (3/7/2022).
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar tersebut juga menyatakan bahwa PPP adalah aset bangsa yang harus dijaga eksistensinya. Hal itu harus dimulai dari kader-kadernya yang mengaku dan membuktikan jika murni mencintai PPP dan jangan sampai terpecah-pecah.
Editor: Zulfa Simatur
(RuPol)
