RUANGPOLITIK.COM-Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan pemerintah dan DPR melanggar konstitusi bila buru-buru mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP.
Menurut Bivitri, RKUHP seharusnya dibahas ulang, bukannya langsung disahkan dalam waktu dekat ini.
“Ini bukan praktek yang konstitusional,” kata Bivitri dalam diskusi daring, Jumat malam (17/6//2022).
Bivitri menuturkan RKUHP adalah RUU carryover atau dioper ke periode berikutnya karena tidak tuntas dibahas oleh DPR periode 2014-2019.
Berita Terkait:
DPR RI Diminta Pertimbangkan Lagi Calon DKPP yang Pernah Dilaporkan Terkait Kasus Korupsi
Satu Anggota DKPP Pilihan DPR Pernah Dilaporkan Dugaan Korupsi
DPR Bakal Sahkan Tiga Calon Anggota DKPP 2022-2027
Diduga Terkait 4 Kasus, Ketua DPRD Laporkan Bupati Solok ke KPK
Sejauh ini, narasi dari pemerintah dan DPR malah sebaliknya, yakni karena RUU ini operan, maka bisa langsung disahkan. Menurut Bivitri, pandangan itu salah.
Karena RUU operan, kata dia, maka seharusnya DPR dan pemerintah melakukan kembali pembahasan tingkat 1 tentang substansi rancangan.
Terlebih, imbuh Bivitri, Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy S. Hiariej pernah mengatakan bahwa terdapat perubahan di naskah RKUHP.
Karena adanya perubahan itu, menurut Bivitri, pemerintah dan DPR mesti membahas RKUHP dari awal, bukannya mengesahkan aturan kontroversial itu secara langsung.
“Tidak boleh suatu RUU yang mengatur A, lalu diketok palu sebagai yang mengatur B,” terangnya. (BJP)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
