RUANGPOLITIK. COM-Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan sudah ada arahan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
“Arahannya kita ini satu keluarga besar yang menyatukan diri dalam organisasi PDI Perjuangan dengan sejarah yang begitu panjang dengan cita-cita besar untuk Indonesia Raya, sehingga semuanya berdisiplin,” kata Hasto, usai menghadiri Peresmian Masjid At Taufiq, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022).
Menurut Hasto, arahan Megawati itu terkait dengan pelaksanaan Pilpres 2024 agar mekanisme yang berjalan diterapkan dengan baik.
“Hal itu yang melahirkan Pak Jokowi pada 2014, dan lahirlah banyak pemimpin bangsa dan daerah,” kata Hasto.
Terkait isu sinyal dukungan Presiden Jokowi dan pendukungnya terhadap Ganjar Pranowo, kata Hasto, isu tersebut sama sekali tidak mengganggu hubungan antara Jokowi dan Megawati.
“Saya kira hubungannya baik-baik saja. Tadi kita lihat, kemarin juga, pertemuannya Jokowi dan Megawati berlangsung baik. Beliau secara periodik bertemu untuk berdialog tentang bangsa dan negara. Bahkan, Pak Presiden mengatakan hubungannya dengan Ibu Mega adalah hubungan batin, hubungan ibu dan anak yang cukup dalam,” tuturnya.
Ganjar Pranowo yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah menegaskan, dirinya tetap menghormati Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang memiliki hak prerogatif dalam menentukan sosok calon presiden yang akan diusung pada Pilpres mendatang.
“Ya tetap menghormatilah,” tegas Ganjar di Semarang, Kamis 9 Juni 2022, ketika menanggapi berbagai kritikan dari kolega sesama kader PDIP, salah satunya mengenai anggapan sudah tidak menghormati lagi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Ganjar menjelaskan bahwa yang berhak menentukan capres dari PDIP pada Pilpres 2024 adalah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Capres PDIP itu sudah jelas, itu urusannya Ketum, urusannya Bu Megawati, lha saya tak nyambut gawe ngurusi rob, tak nyambut gawe ngurusi minyak goreng,” ujarnya. (AP)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
