RUANGPOLITIK.COM-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjawab isu kepempimpinanya di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terancam dikudeta.
Isu kudeta muncul lantaran tak hadirnya Cak Imin dalam acara pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2022-2027 di Kalimantan Timur akhir Januari 2022 kemarin.
Cak Imin mengaku tak pernah mendengar adanya ancaman pelengseran dirinya dari posisi Ketua Umum PKB. Hal itu disampaikan Cak Imin saat menyambangi Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/5/2022).
“Enggak pernah denger saya, enggak ada (isu kudeta Ketum PKB), indikasi ke arah sana enggak ada,” ujar Cak Imin di KPK.
Cak Imin mendatangi Gedung Juang Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka memenuhi undangan lembaga antirasuah terkait program pencegahan korupsi.
Berita Terkait:
Arogansi Muhaimin Bisa Membuat PKB Kehilangan Simpati Nahdliyin
Dua Kali Senggol PBNU, CSIIS: Kepanikan Muhaimin Akan Berujung Petaka
Posting Kaos Sindir PBNU, Muhaimin Kobarkan Konflik Lagi
Sholeh Basyari: Posisi Muhaimin Semakin Sulit, Coba Cari Kambing Hitam
Menurut Cak Imin, dia memenuhi undangan KPK lantaran menurutnya, acara yang diselenggarakan untuk 20 partai peserta Pemilu 2019 ini sangat baik untuk perbaikan partai politik.
“Iya ini acara yang cukup strategis untuk fondasi kita bepolitik, karena fondasi berpolitik dan kesadaran bagi seluruh aparatur partai untuk tidak terlibat korupsi, tidak menjadi bagian dari korupsi, karena dari situ bisa dimulai semua penataan,” kata dia.
Cak Imin berharap nantinya dalam kampanye Pilpres dan Pilkada 2024 seluruh partai politik bisa mengaplikasikan program pencegahan korupsi dari KPK. Termasuk juga menghindari politik uang.
“Pokoknya money politic sudah kita antisipasi, kenapa? Kemurnian politik itu rusak, kompetisi rusak karena money politic, mari sama-sama hindari money politik, rakyat jangan memilih karena uang, tapi karena hati,” tuturnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan executive briefing terhadap pimpinan dan pengurus 20 partai politik peserta pemilu 2019. Pengarahan khusus ini dilakukan dalam rangka program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022.
“Kegiatan berlangsung di Gedung Juang Merah Putih KPK, Rabu, 18 Mei 2022,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Rabu (18/5/2022).
Ipi mengatakan, 20 parpol yang diundang yakni peserta pemilu 2019 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu Partai Amanat Rakyat (PAN), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat (PD), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Kemudian Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
Serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Aceh (PA), Partai Daerah Aceh (PD Aceh), Partai Nanggroe Aceh (PNA), dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA).
Ipi mengatakan, berdasarkan data penanganan perkara, hingga Januari 2022 tercatat 310 perkara yang melibatkan anggota DPR dan DPRD, 22 perkara yang melibatkan gubernur, serta sebanyak 148 wali kota/bupati dan wakil yang ditangani KPK.
“Angka tersebut menyumbang 35 persen dari keseluruhan jumlah perkara. Sejatinya jabatan-jabatan tersebut dijalankan secara amanah karena sudah dipilih oleh konstituen. Namun, berbagai survei atau indeks terkait demokrasi ataupun praktik politik yang baik dan bebas korupsi di Indonesia masih menunjukkan angka yang rendah bahkan cenderung terus mengalami penurunan,” kata Ipi.
Sebagaimana amanat UUD 1945, Ipi mengatakan, parpol merupakan satu-satunya instrumen yang berperan penting menghasilkan para pemimpin nasional dan daerah, serta para wakil rakyat yang berkualitas dan berintegritas memajukan Indonesia.
Atas dasar itu, Ipi mengatakan perlu upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan antikorupsi, sekaligus meningkatkan integritas bagi parpol dan seluruh pengurusnya agar terhindar dan menjauhi korupsi.
“Salah satu wujud upaya yang KPK lakukan adalah melalui sebuah program bertajuk PCB Terpadu Tahun 2022. Melalui program ini, para pimpinan dan pengurus parpol baik di pusat maupun di daerah diharapkan menjadi benteng bagi upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan masing-masing,” kata Ipi.
Setelah Executive Briefing bagi parpol hari ini yang akan dihadiri oleh ketua dan sekretaris jenderal parpol baik dari tingkat pusat maupun daerah (DPP, DPD/DPW, dan DPC), program akan dilanjutkan dengan tiga rangkaian kegiatan lainnya, yaitu, pertama pembekalan antikorupsi bagi para pengurus setiap parpol baik pusat maupun daerah.
“Kegiatan akan berlangsung pada periode Mei hingga Agustus 2022 secara daring dan luring di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK,” kata Ipi.
Kedua, pembelajaran mandiri antikorupsi sektor politik secara elektronik. Kegiatan ini akan diikuti oleh seluruh pengurus parpol secara mandiri melalui situs Pusat Edukasi Antikorupsi yaitu https://aclc.kpk.go.id/
Dan ketiga, KPK akan mengajak insan parpol berkontribusi melalui gerakan antikorupsi di lingkungan parpol. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing parpol sebagai bentuk tindak lanjut dan komitmen parpol dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi.
Program PCB diselenggarakan KPK sebagai wujud implementasi amanat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 7 ayat (1) huruf d “merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” khususnya pada sektor politik.
“KPK berharap melalui program ini dapat mendorong komitmen integritas dan meningkatkan kesadaran budaya antikorupsi bagi para pengurus parpol, serta dalam penyelenggaraan pemilihan umum. KPK juga mengajak internal parpol untuk melaksanakan rencana aksi dalam melakukan pembelajaran antikorupsi,” Ipi menandasi. (ASY)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
