RUANGPOLITIK.COM-Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan hasil survei yang dilakukan lembaga kepresidenan menyimpulkan 82 persen orang Papua menyetujui pemekaran wilayah.
Terkait pernyataan Mahfud MD tersebut, anggota DPD RI Filep Wamafma memberikan tanggapan.
Dia meminta hasil survei yang diklaim oleh Mahfud MD dibuka ke publik.
“Pertama, kami berharap keterbukaan dari Menkopolhukam Mahfud MD terkait hasil survei. Survei apa dan oleh lembaga apa?” tanya Filep seperti dilansir dalam siaran pers pada Sabtu (30/4/2022).
Berita Terkait:
Tanggapi Mahfud MD soal Pemimpin 2024, Benny K Harman: Tidak Doyan Beri Janji
Mahfud MD Ungkap Para Cukong Banyak Titip Pasal di Undang-undang
Mahfud MD Ingatkan KPK, Transparan Soal Kasus Lili Pintauli
Mahfud Minta Pengamanan Demo 11 April Tanpa Kekerasan, BEM SI: Semoga…
Menurut Filep, publikasi survei tersebut bisa menjadi jalan masuk untuk melihat kebenaran di lapangan. Apalagi, menurutnya, pro dan kontra pemekaran sudah terlihat jelas di masyarakat.
“Situasi di Papua akhir-akhir ini menuju friksi yang cukup parah. Saya khawatir, sesama anak Papua akhirnya bertengkar jika pandangan Menkopolhukam ini dilemparkan begitu saja tanpa ada verifikasi data,” ujar Filep.
Apalagi, menurutnya, jika hasil survei tersebut terkesan dibuat-buat setelah penetapan RUU pemekaran wilayah.
Berkaitan dengan itu, Filep juga berpandangan Pemerintah sedang ‘membangun’ legitimasi terhadap upaya pemekaran di tanah Papua. Padahal, menurutnya, upaya menyerap aspirasi secara down-top sangat diperlukan.
Menurut Filep, mencari legitimasi tentang pemekaran melalui survei itu tidak dilarang. Yang dipersoalkan ialah jika survei itu tidak menampilkan aspek keterbukaan.
“Atau, jika mau lebih real dan membuat masyarakat menerima, saya mengusulkan supaya langsung diadakan referendum, agar bisa dilihat perbandingan yang menolak dan yang menerima pemekaran,” kata Filep.
Senator Papua Barat ini mengungkapkan bahwa referendum mengenai pemekaran Papua sudah seharusnya dilakukan.
Filep menyebut ada dua alasan mengapa referendum harus dilakukan. Pertama, karena referendum yang jujur dapat menunjukkan aspirasi yang sebenarnya. Kedua, referendum dapat menampilkan pelibatan masyarakat Papua terhadap apa yang terjadi di negerinya sendiri.
“Momentum ini yang dinantikan masyarakat Papua agar perpecahan ini tidak terus-menerus terjadi,” ujar Filep Wamafma. (AP)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
