RUANGPOLITIK.COM – Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin memutuskan akan memanggil paksa Mardani H. Maming guna bersaksi di depan persidangan.
Bendahara Umum (Bendum) PBNU itu, tidak pernah hadir dalam persidangan walau sudah mendapatkan panggilan sebanyak 3 kali.
Terakhir Mardani H. Maming hadir melalui virtual, namun mendapatkan keberatan dari para pengacara terdakwa Dwidjono.
Direktur Eksekutif Center for Strategic on Islamic and International Studies Sholeh Basyari, meminta Mardani untuk menghormati persidangan, guna tercapainya keadilan hukum.
“Kita sangat sayangkan seorang Mardani, yang juga Bendum PBNU harus mendapatkan panggilan paksa dari hakim. Harusnya sebagai kader NU yang mana PBNU sudah menjalin kesepakatan dengan KPK untuk mendorong pemberantasan korupsi, Mardani menunjukan dalam sikapnya,” ujar Sholeh melalui keterangan tertulis kepada RuPol, Sabtu (23/4/2022).
Sholeh juga menyoroti pertemuan antara Jaksa Agung Saniter Burhanuddin dengan PBNU beberapa waktu lalu, yang juga melibatkan Mardani H. Maming.
“Kalau tidak salah pada saat pertemuan itu, Mardani sudah mendapatkan panggilan ke-3. Itu kan tidak bagus dalam pandangan masyarakat, berjumpa dengan Jaksa Agung bisa, tapi panggilan jaksa tidak patuh,” lanjutnya.
PBNU sendiri, menurut Sholeh harus ikut aktif dalam mendorong Mardani untuk hadir dalam persidangan, supaya tidak ada kesan ikut melindungi.
“PBNU, Kiai Mif (Miftahul Achyar) dan Gus Yahya (Yahya Cholil Staquf) harus desak Mardani. Jangan sampai membuat nama organisasi menjadi tercoreng. Atau jikaperlu nonaktifkan dulu Bendum itu sampai persoalan kasus ini selesai. Kan beliau hanya sebagai saksi, bukan terdakwa atau tersangka,” terangnya.
Berita terkait:
Viral Mangkir Sidang, Pengamat: Mardani H. Maming Sebaiknya Nonaktif Dari Bendum PBNU
Jaksa Kesulitan Panggil Bendum PBNU, CSIIS: Tanya Jaksa Agung
Awasi Langsung, MAKI Harap Bendum PBNU Datang Panggilan Sidang
Gus Yaqut Bertemu Megawati, Belajar Politik Tanpa Baper
Sholeh yang juga merupakan aktivis Nahdlatul Ulama (NU) ini, juga mengapresiasi ketegasan hakim yang memerintahkan pemanggilan paksa Mardani H. Maming.
“Memang harus seperti itu, jika jaksa tidak bisa tegas tentu hakim yang harus tegas. Agar semua yang berkaitan dengan kasus tersebut bisa terbuka jelas. Apakah bakal ada tersangka baru atau apa perkembangan kasus ini, semua harus jelas dan terang benderang,” pungkasnya.
Bendahara Umum (Bendum) PBNU Mardani H. Maming, sempat mangkir 3 kali dalam pemanggilan jaksa untuk menjadi saksi, dalam kasus dugaan gratifikasi peralihan izin usaha pertambangan (IUP) batu bara, dari PT Bangun Karya Pratama Lestari ke PT Prolindo Cipta Nusantara.
Pada saat kasus tersebut terjadi, Politisi PDIP tersebut merupakan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (ASY)
Editor: Asiyah Lestari
(RuPol)
