Ramai-ramai Pertanyakan Data Luhut
Lebih lanjut, Pendiri Lingkar Madani itu, mengatakan seharusnya pemerintah menggunakan lembaga survei yang kredibel dan terpercaya. Karena, lembaga dan metodologi yang digunakan sudah jelas.
“Jadi pemaksaan penundaan pemilu dengan berbagai alasan jelas tidak berdasar,” tegasnya.
Sementara itu, Pengamat Politik Efriza menyebutkan adanya klaim yang disampaikan Luhut menunjukan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mendua kepada rakyat Indonesia.
“Statement baru ini, dilemparkan kepada publik, dikarenakan presiden kala itu bersifat mendua dalam pernyataan politiknya kepada publik,” kata Pengamat Politik Efriza, kepada RuPol, Sabtu (12/03/2022).
“LBP merasa pernyataannya itu adalah wujud dari atas nama demokrasi, kebebasan berpendapat, sehingga ia dapat mengklaim mengatasnamakan rakyat,” sambungnya.
Sementara itu, fakta berbeda disampaikan oleh lembaga survei. Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan mayoritas masyarakat menolak wacana penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden.
Survei LSI menunjukkan bahwa sebanyak 75,5 persen responden menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan Pemilu 2024 karena alasan harus memastikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Berita terkait:
PAN Dukung Penundaan Pemilu 2024 Meski Optimis Usulan Itu Gagal
Klaim Luhut Terkait Penundaan Pemilu, Pengamat: Itu Data Dari Mana?
Luhut Sebut 110 Juta Pemilih Partai Koalisi Pemerintah Dukung Pemilu Ditunda
Lalu, hasil survei Indikator Politik menunjukkan mayoritas publik setuju pemilu 2024 tetap digelar meski dalam keadaan pandemi Covid-19.
Dalam survei akhir tahun 2021 itu menunjukkan 67,2 persen responden memilih pergantian kepemimpinan nasional melalui Pemilu 2024 tetap dilaksanakan meski tengah pandemi. Sementara 24,5 persen responden memilih pemilu ditunda hingga 2027. Dan 8,3 persen sisanya tak menjawab.
Lembaga Survei Nasional (LSN) menyatakan sebanyak 68,1 persen atau mayoritas publik tidak setuju terhadap usulan penundaan Pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden.
Dan, Hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia (IPI) pada Desember 2021 lalu menunjukan bahwa pemilih Partai Golkar, Partai PAN dan PKB mayoritas memilih untuk tetap melaksanakan pemilu 2024 digelar pada 14 Febuari.
Dari hasil survei tersebut, Direktur Eksekutif IPI, Burhanuddin Muhtadi mempertanyakan basis data yang digunakan elite Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyebut bahwa penundaan Pemilu 2024 merupakan aspirasi masyarakat.
“Golkar, 57 persen pemilihnya mengatakan sebaiknya pemilu tetap dilaksanakan di 2024 dan hanya sedikit atau minoritas yang menyatakan pemilu sebaiknya ditunda hingga 2027,” kata Burhanuddin dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (12/03/2022).
