RUANGPOLITIK.COM-Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berang ditengah harga kebutuhan rakyat melonjak elite politik justru tengah sibuk melanggengkan kekuasaan. AHY kecewa langkanya minyak goreng dan kedelai, elite tak empati bicara penundaan pemilu.
Seperti diketahui, belakangan beberapa petinggi partai mengusulkan pengunduran pemilu terkait pandemi Covid-19, sehingga memicu dirinya bicara kepada publik.
“Ini yang di atas kenapa memikirkan melanggengkan kekuasaan? Sedih sekali rasanya, bukan fokus bagaimana menghadirkan solusi minyak goreng yang langka dan mahal yang sulit didapatkan hari ini, tapi kok bicaranya melanggengkan kekuasaan,” kata AHY melalui zoom meeting pelantikan DPD Demokrat Banten, Sabtu (26/2).
Putra Presiden SBY ini menyindir bahwa Demokrat bertindak konsekwen terhadap konstitusi dan bertindak sebagai garda terdepan menjaga demokrasi.
“Jangan sampai rasanya Indonesia ini seperti dikooptasi oleh mereka yang tidak lagi melibatkan akal sehatnya,”tegasnya.
Berita Terkait:
Dari yang Mendukung Hingga Menolak Penundaan Pemilu 2024
Wacana Penundaan Pemilu 2024, PKS: Kami Konsisten Menolak!
PKB Bantah Ada Tekanan Dalam Permintaan Tunda Pemilu
NasDem Tolak Usulan PKB dan PAN soal Penundaan Pemilu 2024
Dalam pelantikan ini AHY meminta agar pengurus fokus bekerja, menjaga demokrasi untuk kemaslahatan rakyat banyak.
“Walaupun ini pelantikan DPD, tapi sesungguhnya pelantikan ini tidak ada artinya jika kita tidak iringi semangat dan berfikir terbaik untuk rakyat, selalu berfikir menjaga demokrasi kita,” terangnya.
Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda. Hal ini dikatakan usai bertemu pelaku UMKM, pengusaha dan ekonomom dari berbagai perbankan di ruang Nusantara III, DPR RI, Jakarta.
Cak Imin menyebut penundaan diusulkan dengan alasan menyelamatkan perekonomian yang tengah bangkit saat pandemi.
Usulan PKB mendapat angin, Partai Golkar dan PAN dalam suatu kesempatan memberi dukungan atas usulan itu. Sementara Partai Demokrat, NasDem, PKS dan PDIP menolak. Sedangkan PPP masih mengkaji ulang wacana itu dan Gerindra belum menyatakan sikap. (TYO)
(Tyo)
Editor: Setiono
