RUANGPOLITIK.COM – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bergejolak di beberapa daerah, seperti Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).
Di Sumut, para ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) membuat petisi kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Dalam petisi tersebut, mereka menyebutkan adanya pelanggaran aturan dan komitmen Muhaimin pada Muktamar di Bali, tentang tidak adanya penggantian Ketua DPW maupun DPC, yang SK nya masih berlaku.
“Pertama, kegiatan tersebut jelas melanggar aturan partai. Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penataan Struktur Dewan Pengurus Partai. Tentang perubahan struktur partai, itu pada ayat 2, yang isinya penggantian pengurus tapi tidak termasuk Ketua Dewan Tanfidziyah,” ujar Ketua DPC PKB Kabupaten Deli Serdang Ahmad Helmi, kepada RuPol, Jumat (4/2/2022).
Sementara itu, kekisruhan di Sumbar, bukan hanya masalah penggantian ketua DPC yang melanggar aturan, namun juga ada indikasi politik uang dan pengutipan uang kepada para calon-calon ketua.
Sebelumnya, salah seorang calon ketua DPC Kabupaten Limapuluh Kota, Hemmy Setiawan mengaku adanya permintaan uang dari oknum DPW, melalui orang dekatnya.
“Saya mendapatkan tawaran sebagai ketua DPC, dan diminta sumbangan sebagai biaya Muscab sebesar Rp 50 juta, namun saya hanya penuhi Rp 20 juta,” ujar Hemmy kepada RuPol, Minggu (6/2/2022).
Anggota DPRD Kabupaten Limapuluh dua periode itu, kemudian merasa ‘dikerjain’, karena ternyata dia tidak terpilih sebagai ketua DPC.
“Dan yang lebih menyakitkan itu, dia juga bilang sengaja mengalahkan saya, karena tidak komit. Mungkin maksudnya saya harus bayar Rp 50 juta itu,” kesal Hemmy.
Baca juga:
PKB Sumut Bergejolak, Ketua-ketua DPC Kirim Petisi ke Muhaimin
Muscab PKB ‘Ngutip Uang’. Hemmy: Saya Merasa Dikerjain!
Ketua DPW PKB Sumbar, Akan Mengusut ‘Ngutip Uang’ di Muscab
Ada Aroma Uang Pada Muscab PKB Limapuluh Kota. DPW PKB Tutup Mata?
“Sementara Firdaus (Wakil Ketua DPW) tidak terlihat ada upaya menyelesaikan masalah ini. Padahal si Wizri (oknum) itu minta uang bawa nama Firdaus. Jangan-jangan uang itu betul untuk Firdaus. Sekarang saya bertanya, kalau itu sumbangan muscab, kenapa saya yang harus membayar, kan ada DPP, DPW dan DPC. Saya juga keluarkan iuran partai tiap bulan sebagai anggota DPRD. Saat ini saya tidak jadi ketua, tapi uang saya kembalikan lah, enak betul mereka,” paparnya.
Hemmy mengaku kecewa dengan kondisi PKB saat ini, sudah tidak terlihat sebagai partai agama dan tidak lagi mencerminkan jiwa nahdliyin.
“Kalau yang mengurus partai ini sudah otoriter dan sok kuasa. Tunggu sajalah kehancurannya. Tidak ada lagi nilai-nilai luhur nahdliyin itu. Dan saya yakin, sebentar lagi daerah-daerah lain juga akan berbicara,’ pungkas. (YON)
Editor: Bejo. S
(RuPol)
