RUANGPOLITIK.COM — Wacana memundurkan jadwal Pemilu 2024 atau jabatan Presiden Jokowi diperpanjang muncul dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Dia mengatakan usulan tersebut harapan kalangan dunia usaha.
Alasan para pengusaha, perekonomian nasional saat ini sedang masa pemulihan, katanya dalam acara rilis temuan survei Indikator Politik Indonesia yang digelar secara daring, Minggu (9/1/2022).
Menurut Bahlil, saat ini dunia usaha sedang dalam tren pemulihan setelah terdampak pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak 2020 hingga 2021. Untuk itu, momentum pemulihan ini diharapkan tidak terhambat karena stabilitas politik.
“Mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya dengan mereka,” katanya.
Bahlil mengatakan memundurkan jadwal pemilu sudah pernah terjadi tahun 1997. Reformasi 1999 membuat pemilu yang seharusnya digelar 2002 dipercepat dan tahun 1999.
Dia lalu menjelaskan bahwa wacana tersekadar sekedar tanggapan pribadinya terhadap apa yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.
Berdasarkan urvei Indikator Politik Indonesia, ada 31% masyarakat setuju jika masa jabatan Presiden Jokowi ditambah hingga tahun 2027. Sebanyak 32,9% responden kurang setuju dan 25,1% tidak setuju.
Pada September 2021, hanya 23,9% responden yang mendukung wacana masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Namun, dalam dua survei terakhir, dukungan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden mengalami peningkatan signifikan.
Pada November 2021, yang setuju masa jabatan presiden diperpanjang tiga periode naik menjadi 35,6% dan kembali naik pada Desember 2021 menjadi 38,6%.
Meski secara aturan Jokowi sudah tidak bisa lagi manjadi calon presiden pada Pilpres 2024, mayoritas publik masih mendukungnya menjadi capres 2024. Elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu mencapai 20,8% atau masih yang tertinggi dibandingkan tokoh-tokoh lain.
Posisi kedua adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan tingkat elektabilitas di angka 13,1%, lalu disusul oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 8,9% dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 8,7%. Sementara tokoh-tokoh lain, elektabilitasnya di bawah angka 2%. (HER)
