JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam, melontarkan sederet kritik tajam terhadap kinerja PT PLN (Persero) dalam rapat kerja bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, Rabu (8/7/2025).
Mulai dari gangguan token listrik, dugaan tarif listrik yang melonjak, hingga proyek listrik desa yang terus menyedot anggaran besar tanpa hasil memuaskan.
Mufti Anam mengungkapkan keluhan masyarakat yang belakangan ini ramai soal token listrik.
“Banyak warga mengadu ke kami. Mereka beli token, tapi saat dimasukkan gagal, dan pulsa mereka hilang begitu saja. Ini aneh dan perlu segera diaudit,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, Anggota DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menyinggung soal kenaikan tarif listrik yang disebut-sebut naik hingga 30-50 persen.
“Kami pernah bahas ini di rapat sebelumnya, tapi sampai sekarang tidak ada jawaban tegas. Warga kami tetap merasa tarif listrik makin mahal,” ucap Mufti Anam.
Yang paling disorot adalah program listrik desa yang seperti tak ada ujungnya. Mufti mengingatkan bahwa sejak 2020, PLN sudah menerima dana PMN Rp5 triliun untuk proyek ini. Namun di tahun-tahun berikutnya, permintaan anggaran justru makin besar, Rp10 triliun di 2023, dan Rp5,86 triliun lagi di 2024, semuanya diklaim untuk elektrifikasi desa.
“Anehnya, tiap kali diminta anggaran, katanya program sudah hampir selesai. Tapi tahun depannya, minta lagi. Ini tidak masuk akal,” sindirnya.
Lebih membingungkan lagi, data antara PLN dan Kementerian ESDM soal desa berlistrik tak pernah sama. PLN mengklaim rasio elektrifikasi desa sudah 99,92 persen, tapi Kementerian ESDM menyebut elektrifikasi rumah tangga nasional baru 99,63 persen. Selisih angka dan metode penghitungan ini jadi sumber kebingungan.
Mufti Anam menilai, perbedaan data tersebut menunjukkan lemahnya koordinasi dan pengawasan antar lembaga. Bahkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sempat mempertanyakan hal serupa dalam rapat sebelumnya.
Karena itu, Mufti Anam mendesak Kementerian BUMN segera melakukan audit menyeluruh terhadap program listrik desa dan penggunaan dana PMN oleh PLN.
“Kami tidak mau tahun depan PLN datang lagi dengan permintaan dana yang sama. Datanya harus jelas, laporannya transparan, dan manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” tandasnya.
