RUANGPOLITIK.COM-Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan, bahwa aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPR RI, adalah tanggung jawab Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, sebagai seorang pemimpin yang keblinger, congkak dan semena-mena kepada rakyat.
Demonstrasi beberapa waktu lalu ini, digelar untuk meminta ketegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyikapi isu penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode.
Masinton mempertanyakan keberadaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kembali secara tegas dan gamblang bahwa tidak ada rencana agenda penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa periode jabatan Presiden.
Masinton Pasaribu juga menanggapi santai rencana demo yang akan digelar oleh sejumlah pihak dan forum organisasi kepemudaan (OKP).
Berita Terkait:
Masinton Tanggapi Santai Laporan Luhut Ke MKD
Sebut Luhut “Brutus”, Masinton Dilaporkan ke MKD
Bakal Didemo Loyalis Luhut, Masinton Pasaribu: Dibunuh pun Saya Siap!
Apresisasi Mahasiswa, Masinton: Lawan Keserakahan Elite Tua Rakus Pembajak Konstitusi!
Demo tersebut menuntut Masinton meminta maaf maaf karena telah meyebut Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai biang masalah wacana perpanjangan masa jabatan Presiden.
“Demo itu hanya sirkus lawak. Banteng bukan kaleng-kaleng,” ujar Masinton kepada awak media, Senin (18/4/2022).
Terkait Luhut, Masinton menilai sosok orang dekat Presiden Jokowi itu kerap melakukan manuver jauh melampaui kewenangannya. Masinton pun mencontohkan tentang wacana Presiden 3 periode.
Setelah ramai ditolak pubik, isu tersebut bahkan harus ditanggung sendiri oleh Presiden dengan berulang kali memberikan klarifikasi.
“Bahwa gagasan diatas bukan berasal dari Presiden Jokowi, melainkan dari dirinya sendiri sebagai Menko yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan di bidang politik. Dimana batang hidungnya yang pongah sok merasa paling kuasa itu? Kenapa bukan dia yang menjelaskan kepada publik dan massa aksi yang melakukan penolakan perpanjangan 3 periode masa jabatan Presiden,” ujarnya.
“Ini adalah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih tindakan keblinger bawahannya yang congkak dan semena-mena kepada rakyat,” imbuhnya.
Anggota Komisi XI DPR itu kembali menyinggung klaim data 110 juta rakyat mendukung penundaan Pemilu yang pernah disampaikan Luhut adalah data yang keliru.
“Harusnya Menko tersebut secara kesatria mundur dari seluruh jabatannya. Apalagi telah menyebarkan big data hoax kepada masyarakat Indonesia,” tuturnya.
Sebelumnya, Masinton juga tegas menyatakan tidak akan meminta maaf karena telah mengkritik Luhut. Bahkan ia mengaku siap kehilangan nyawa dalam menyuarakan pendapatnya.
“Rakyat yang tidak ingin kekayaan alamnya dikuasai dan dikeruk oleh segelintir pemegang kekuasaan yang rakus dan serakah. Dibunuh pun saya siap dan tak akan meminta maaf pada oknum kekuasaan yang rakus dan serakah,” tukas Masinton dalam keterangannya, kemarin.(ASY)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
