Dedi memaparkan bahwa dengan kekuasaan yang dimiliki, Presiden Jokowi bisa saja mempergunakan perangkat negara.
RUANGPOLITIK.COM – Diperlukan gerakan dari kalangan terpelajar untuk menghentikan gerakan oligarki Presiden Joko Widodo.
Demikian penegasan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah merespons pernyataan Presiden Joko Widodo terkait dinasti politik setelah putra sulungnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.
Menurut Jokowi bahwa hasil dari pemilihan umum akan ditentukan dari pilihan rakyat. Sebab, rakyatlah yang punya hak untuk memilih pemimpin mereka lewat pemilihan umum.
“Perlu ada gerakan kelas terpelajar untuk menghentikan gerakan oligarki Jokowi. Rakyat hanya menerima hasil, rakyat Indonesia sejauh ini masih didominasi oleh rakyat penerima hasil, bukan rakyat yang menentukan hasil,” urai Dedi lewat keterangannya,kemarin.
Dedi memaparkan bahwa dengan kekuasaan yang dimiliki, Presiden Jokowi bisa saja mempergunakan perangkat negara.
“Soal netralitas aparatur negara yang kian diragukan, artinya Gibran juga Jokowi pada dasarnya sedang mempermainkan konstitusi. Mereka tidak memberikan jalan terbaik, tetapi memanfaatkan nama rakyat untuk memaksa mendapatkan legitimasi yang untungkan keduanya saja,” tukas Dedi.
Menurutnya, pernyataan Jokowi soal dinasti politik tersebut hanya sekedar untuk menutupi pelanggaran konstitusi yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Jokowi dan Gibran secara teknis benar, memang semua tergantung rakyat. Hanya saja rakyat itu mereka tafsir sebatas kertas suara, dan kertas suara sepanjang kekuasaan oligarki memimpin, punya akses yang mendapatkan kertas suara lebih dulu sebelum sampai ke tangan rakyat yang sesungguhnya,” tandas Dedi.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
