RUANGPOLITIK.CO – Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan jika Prabowo Subianto yang mencetuskan adanya sekaligus terealisasinya dana desa sebesar Rp1 miliar setiap tahunnya.
Hal itu diungkapkan Hashim saat melakukan Dialog Kebangsaan bertajuk ‘Dari Sulawesi Utara Menuju Indonesia Maju’, di Cempaka Putih Grand Hall, Kota Kotamobagu, provinsi Sulawesi Utara, dalam keterangannya, Senin (6/11/2023).
“Yang mencetus dana desa sebesar Rp1 miliar setiap tahunnya adalah pak Prabowo Subianto pada tahun 2013. Itu ada buktinya dengan dibubuhkannya perjanjian yang tandatangani oleh pak Prabowo dengan Parade Nusantara, Apdesi, Papdesi dan lain-lain, kemudian pada tahun 2015 terwujud,” ucap Hashim yang hadir didampingi oleh Ketua DPP Partai Gerindra bidang Sosial Masyarakat AS. Kobalen.
Pada kesempatan itu, Hashim juga membantah dengan adanya pernyataan jika Prabowo Subianto membeli pesawat tempur Mirage 2000-5 rusak dari Qatar.
“Pernyataan yang mengatakan Prabowo membeli pesawat rusak itu adalah fitnah. Dia beli pesawat tempur Mirage 2000-5 milik pemerintah Qatar yang jarang terbang,” ungkap Hashim.
“Kenapa? karena Qatar itu adalah negara kecil dengan ruang udara kecil dan terbatas, sehingga angkatan udara Qatar jarang terbang, sehingga jam terbang pesawat tersebut masih banyak dan panjang. Mereka terbang baru beberapa menit sudah sampai Arab Saudi, Iran, Bahrain. Jika dibilang pesawat rusak, tidak benar. Demi Allah itu pesawat bagus,” ucapnya.
Pada dialog kebangsaan itu juga membahas tentang pendidikan, dimana sektor itu memberikan landasan untuk mengasah keterampilan, sehingga individu dapat menjadi lebih siap dan berkualitas guna menghadapi tantangan di masa depan, dimana fasilitas salah satunya yang ada di perguruan tinggi harus lebih ditingkatkan, karena peningkatan kesempatan kerja pendidikan yang baik akan memberikan peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan berpenghasilan tinggi.
Terkait hal itu Hashim berpendapat jika kedepannya perlu adanya pemisahan kementerian yang menaungi itu, seperti halnya saat ini terdapat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
“Kita sangat kurang dengan fasilitas perguruan tinggi. Saya kira ini memang sangat perlu untuk dipikirkan dan mungkin Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi harus dipisah lagi seperti dulu, karena tugasnya sangat berat sekali jika hanya dipegang oleh hanya seorang menteri karena kita pun harus fokus dalam meningkatkan mutu pendidikan,” pungkasnya.
Di Dialog Kebangsaan itu juga dihadiri Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Utara, Conny Lolita Rumondor, serta perwakilan Koalisi Indonesia Maju, seperti dari Partai Demokrat, Golkar, PSI, serta pelantikan relawan pemenangan Prabowo-Gibran Sulawesi Utara khususnya untuk Kotamobagu yang bertekad untuk kembali memenangkan Prabowo di daerah tersebut seperti dua pilpres sebelumnya. (dfp)
Editor: M. R. Oktavia
(Rupol)
