Pria yang juga merupakan Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) itu juga menyebut, klausul tambahan itu akan menjadi pintu masuk bagi Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang digadang-gadang menjadi salah satu bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang akan dampingi bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto.
RUANGPOLITIK.COM – Pengamat politik Ray Rangkuti memprediksi Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menolak permohonan batas usia minimal calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) dalam pilpres yakni 35 tahun.
Namun, ia memprediksi akan ada klausul tambahan, yakni pernah menjabat kepala daerah atau pejabat negara.
“Feeling saya mereka akan tolak, tetapi yang usia, tetapi akan ditambahkan klausul itu, jadi tetap batas minimalnya 40 tahun dan atau pernah menjabat jabatan kepala daerah atau jabatan negara,” ujar Ray saat dijumpai dalam Diskusi publik bertajuk MK: Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Kekuasaan? yang digelar di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (15/10/2023).
Pria yang juga merupakan Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) itu juga menyebut, klausul tambahan itu akan menjadi pintu masuk bagi Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang digadang-gadang menjadi salah satu bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang akan dampingi bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto.
“Di situlah pintu masuknya. Jadi, yang 40 tahun tetap ditolak, jadi klausul yang dimohonkan sebagai persyaratan akan diterima ‘dan atau pernah menjabat sebagai pejabat negara atau kepala daerah’,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan uji materi terkait ketentuan batas minimal usia pasangan capres-cawapres di pilpres pada Senin (16/10/2023) besok.
Putusan uji materi soal usia capres dan cawapres akan digelar di lantai 2 gedung MK, mulai pukul 10.00 WIB.
Dikutip dari laman resmi MK, putusan terhadap tujuh permohonan uji materi terkait batas usia capres dan cawapres akan dibacakan hakim MK.
Pertama, perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Dedek Prayudi. Kedua, perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Yohanna Murtika dan Ahmad Ridha Sabana. Ketiga, perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Erman Safar dan Pandu Kesuma Dewangsa.
Keempat, perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Almas Tsaqibbirru Re A. Kelima, nomor 91/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Arkaan Wahyu Re A. Keenam, perkara nomor 92/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Melisa Mylitiachristi Tarandung.
Ketujuh, adalah pengucapan outusan/ketetapan untuk perkara Nomor 105/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Soefianto Soetono dan Imam Hermanda.
Para pemohon menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu. Pasal tersebut mengatur batas usia minimal capres-cawapres 40 tahun.
Para pemohon meminta agar batas syarat minimal usia tersebut diturunkan dengan standar berbeda. Terdapat pemohon yang meminta diturunkan menjadi 30 tahun, ada pemohon yang meminta 35 tahun, dan ada pula yang meminta agar diatur syarat alternatif.
Uji materi ketentuan syarat minimal usia capres dan cawapres ini dikaitkan dengan salah satu bakal cawapres potensial, yakni Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Gibran terkendala dengan syarat minimal usia capres dan cawapres jika hendak maju menjadi bakal cawapres di Pilpres 2024. Hal ini karena Gibran masih berusia 35 tahun.
Diketahui, KPU membuka pendaftaran capres-cawapres pada 19 Oktober sampai dengan 25 Oktober 2023. Penetapan pasangan calon bakal digelar pada 13 November 2023.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
