Soal sosok bacawapres pendamping Prabowo Subianto yang belum muncul, Habib menyebut dengan perubahan jadwal, maka penggodokan pun akan disesuaikan. “Itu otomatis. Kalau lebih cepat, penentuan pun lebih cepat,” ungkapnya.
RUANGPOLITIK.COM – Partai politik (parpol) setuju pendaftaran pasangan capres – cawapres dipercepat. Penuntasan koalisi juga dikebut.
Sebelumnya, dalam draf PKPU tentang Pendaftaran capres dan cawapres, KPU memajukan jadwal dari semula 19 Oktober menjadi 10 Oktober.
Perubahan itu sebagai konsekuensi terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2022 yang mengubah penetapan capres dilakukan 15 hari sebelum kampanye.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Habiburrokhman, mengatakan KPU memiliki wewenang untuk mengatur teknis pelaksanaan tahapan.
Sebagai peserta pemilu, pihaknya akan mengikuti jadwal yang dibuat KPU. “Apa yang dibuat oleh penyelenggara pemilu akan kami ikuti,” ujarnya di Hotel Arkamani Jakarta, kemarin.
Soal sosok bacawapres pendamping Prabowo Subianto yang belum muncul, Habib menyebut dengan perubahan jadwal, maka penggodokan pun akan disesuaikan. “Itu otomatis. Kalau lebih cepat, penentuan pun lebih cepat,” ungkapnya.
Habib menerangkan, sejauh ini proses pencarian bacawapres terus berjalan. Sisa waktu sekitar satu bulan, dia menilai masih cukup waktu. Lagi pula, belum ada urgensi untuk menetapkan (cawapres) sesegera mungkin.
Bahkan, PDIP yang secara akumulasi perolehan kursi sudah sanggup mencalonkan sendiri pun belum mau buru-buru.
Menurut Habib, sebagai sosok yang bakal menjadi game changer, pemilihan cawapres memang krusial. “Kita nikmatilah keleluasaan waktu sampai batas akhirnya,” imbuhnya.
Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu juga memiliki pendapat senada. Bagi PDIP, dimajukannya pendaftaran pasangan capres-cawapres sekitar satu pekan, hal itu tidak signifikan.
“Bagi PDIP mau dimajukan, nggak terlalu berpengaruh ke penentuan capres,” ujarnya.
Dari sembilan parpol peraih kursi di DPR RI, tinggal Partai Demokrat yang belum menentukan tempat berlabuh.
Setelah bercerai dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), sejumlah spekulasi pun mengiringi partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.
Poros Baru
Salah satu wacana yang mengemuka adalah peluang membentuk koalisi baru bersama PPP dan PKS. Kabar yang sempat mengemuka, mereka bakal mengusung pasangan Sandiaga Uno-AHY sebagai bakal capres-cawapres. Jika benar, maka PPP keluar mesti keluar dari koalisi bersama PDIP dan PKS hengkang dari KPP.
Dia menyebut, pihaknya tengah membahas semua opsi yang tersedia. Sejauh ini, ada dua opsi yang telah muncul. Yakni, bergabung dengan parpol koalisi Prabowo Subianto atau Ganjar Prabowo, serta opsi di luar itu.
“Termasuk juga opsi poros koalisi baru (Sandiaga Uno-AHY),” ujarnya.
Kamhar menyatakan, dalam waktu yang tidak terlalu lama Majelis Tinggi Partai (MTP) akan memutuskan arah kebijakan Partai Demokrat ke depan.
“Jadi, kita tunggu saja hasil keputusan MTP,” kata bacaleg Partai Demokrat dapil Jabar V tersebut.
Sementara Sekjen PPP Arwani Thomafi menepis isu poros keempat tersebut. Dia menegaskan, sejauh ini di PPP tidak ada pembahasan soal koalisi baru.
“Tidak ada pikiran atau agenda tentang rencana atau kemungkinan terbentuknya poros keempat,” ujarnya.
Sementara itu, bacapres KPP Anies Baswedan optimistis PKS tidak akan merapat ke koalisi lain. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meyakini, PKS hanya sedang menuntaskan mekanisme internal untuk meresmikan dukungan kepada Muhaimin Iskandar sebagai sebagai bacawapresnya.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
