RUANGPOLITIK.COM-Ketua DPP PDIP Puan Maharani bakal bertemu dengan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Jauh sebelum rencana pertemuan itu, PDIP pernah berucap tidak mau berkoalisi dengan Demokrat pada Pilpres 2024. Masih berlaku?
Rencana pertemuan Puan dan AHY diungkapkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Partai Demokrat menyambut baik rencana pertemuan putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan putri Megawati Soekarnoputri itu.
“Nanti Mbak Puan akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik,” ujar Hasto kepada wartawan di Dermaga Kade Inggom, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (10/6/2023).
Hasto mengatakan partainya menghormati partai-partai yang telah membentuk koalisi. Namun, kata Hasto, dialog demi kepentingan bangsa dan negara merupakan hal yang penting dan positif.
“Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, yang sudah membentuk kerja sama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting,” ujar Hasto.
“Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, itu merupakan hal yang positif,” imbuhnya.
Partai Demokrat menyambut baik rencana pertemuan AHY dan Puan Maharani dalam waktu dekat. Demokrat berharap pertemuan AHY dan Puan meninggalkan politik baper masa lalu.
“Ya pertemuan dengan Mbak Puan, PDI, ya saya kira ini satu kira yang baik buat politik. Ini untuk pertama kali secara resmi sejak tahun 2004 sampai 2019 ini, jadi ada sekitar hampir 20 tahun kita baru bisa bertemu lagi dengan PDIP secara resmi ini suatu yang menggembirakan,” kata Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief kepada wartawan, Sabtu (10/6/2023).
Partai Demokrat menilai pertemuan AHY dan Puan sebagai generasi baru dalam politik Indonesia. Demokrat ingin pertemuan AHY dan Puan meninggalkan politik baper masa lalu.
“Jadi mudah-mudahan generasi baru ini tidak meninggalkan dendam, tidak meninggalkan masa-masa di mana politik baper sebelum-sebelumnya itu ya kita hilangkanlah. Bahwa rasa sakit, kemudian ketidakterimaan dengan ikhlas masa lalu harus segera kita tinggalkan, kita menatap ke depan bersama, tapi jangan dipandang soal capres-cawapres saja, tapi menyeluruh,” imbuhnya.
PDIP Pernah Bilang Ogah Koalisi dengan Demokrat
Pada pertengahan 2022, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membeberkan alasan partainya tidak mau bareng dengan Partai Demokrat dan PKS di 2024. Hasto menjelaskan panjang lebar alasan PDIP memberi batas dengan PKS dan Demokrat.
“PDI Perjuangan menghormati posisi PKS dan Demokrat yang berada di luar pemerintahan. Di dalam pidato Rakernas PKS, kita bisa melihat kritik yang diberikan pada Pak Jokowi dan itu sesuai dengan ruang lingkup PKS yang memberikan kritik kepada pemerintah sebagai checks and balances dalam demokrasi. Kurang elok dengan berbagai perbedaan ideologi, kami tidak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS,” kata Hasto di Jakarta Convention Center, Sabtu (25/6/2022).
Hasto menegaskan posisi PDIP mendukung Presiden Jokowi. Dia mengatakan tidak mungkin bekerja sama dengan pihak yang justru berseberangan dengan Jokowi.
“Dan saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi, dan pada saat bersamaan ada pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian dilakukan suatu penggalangan,” jelasnya.
“Kan kita juga harus melihat kepemimpinan Pak Jokowi sebagai konsistensi sikap PDI Perjuangan. Jadi selain perbedaan ideologi, kami menghormati posisi PKS yang berada di luar pemerintahan tetapi unjuk bekerja sama dengan PKS ditinjau dari aspek ideologi, aspek historis, ada hal yang memang berbeda,” imbuhnya.
Sementara itu, Hasto juga menjelaskan alasan PDIP tidak bisa bareng dengan Partai Demokrat. Hasto bahkan menyinggung soal kondisi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden SBY. Menurutnya, ada perbedaan sistem pemerintah pada masa SBY dengan masa Sukarno dan Megawati.
“Sedangkan kalau dengan Demokrat kan bukan hanya berkaitan dengan aspek-aspek historis. Itu kita bisa lakukan proses rasionalisasi atas masa lalu dengan melihat kepentingan masa depan. Tetapi ketika apa yang dilakukan pemerintahan Bapak SBY selama 2 periode, apakah itu juga sesuai dengan yang dijanjikan kepada rakyat?” kata dia.
“Dan dalam disertasi saya juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri politik pertahanan yang digariskan dari zaman Bung Karno, zaman Bu Mega, dengan zaman Pak SBY,” sambungnya.
Hasto juga menyinggung soal salah satu peristiwa pada saat pemerintahan SBY. Hasto menyebut stasiun televisi nasional digunakan oleh kelompok tertentu.
“Berbagai ketegangan terkait dengan radikalisme intoleransi. Zaman Pak SBY, TVRI itu bisa dipakai oleh kelompok yang antikebinekaan. Ini kan menjadi catatan kritis dari masyarakat Indonesia untuk melihat pemimpin, untuk melihat platformnya bukan melihat pencitraannya. Belum persoalan terkait dengan orang muda yang tidak tumbuh berkembang,” jelasnya.
Hasto menegaskan PDIP betul-betul tidak bisa bekerja sama dengan Partai Demokrat dalam kontestasi politik. Sebab, dalam berpolitik, kerja sama antar-partai politik harus melihat ideologi kesejarahan.
“Di dalam politik kerja sama itu penting. Tetapi kerjasama juga harus melihat ideologi platform kesejarahan. Sehingga partai punya sikap. Tetapi di luar perbedaan, ketika menyangkut kepentingan bangsa dan negara, PDIP mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya,” kata dia.
“Jadi sikap PDI Perjuangan ketika bersentuhan dengan persoalan bangsa dan negara, persatuan itu dikedepankan untuk membela bangsa dan negara. Tetapi terkait dengan kontestasi pemilu, hal yang rasional apabila ada perbedaan ideologi, perbedaan platform, perbedaan skala prioritas sebagai contoh urusan prinsip kebangsaan kami tidak mentolerir adanya intoleransi radikalisme,” pungkasnya.
EDITOR: Adi Kurniawan
(RuPol)
