RUANGPOLITIK.COM-Penundaan pemilu masih mungkin terjadi dengan rekayasa kegentingan mendadak yang membuat KPU tidak dapat bekerja.
PDI Perjuangan harus tegas menolaknya dengan menarik dukungan terhadap Presiden Jokowi jika manuver politik penundaan pemilu terus dilakukan oleh lingkar dalam kekuasaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah kepada RuPol, Kamis (23/3/2022).
Berita Terkait:
Terkait Penundaan Pemilu, Efriza: Sindiran Puan Tertuju Kepada Luhut
Usulkan Tunda Pemilu, Elektabilitas Golkar, PKB dan PAN Anjlok
Menurut Dedi, penolakan Puan terhadap wacana penundaan pemilu masih berupa sindiran yang mungkin diarahkan ke Menko Luhut Panjaitan yang berada dekat dengan Jokowi.
Ia menambahkan seharusnya, selaku Ketua Umum PDIP, Puan bisa lebih tegas menyatakan penolakan terhadap penundaan pemilu. Sebab, penundaan pemilu mungkin terjadi
“Puan bisa lebih tegas menolak. Semisal mengancam Presiden untuk menarik PDI di koalisi, ini akan berdampak signifikan. Sebab Sepanjang proses perencanaan dan anggaran Pemilu yang menjadi wewenang KPU belum diputuskan, maka penundaan masih mungkin terjadi,” ujarnya.
“Termasuk dengan menciptakan rekayasa kegentingan mendadak, yang memungkinkan KPU tidak dapat bekerja” tutup Dedi. (CHR)
Editor: Andre
(RuPol)
