RUANGPOLITIK.COM — KPU mengajukan banding atas putusan PN Jakarta Pusat yang salah satu amarnya secara implisit menghukum KPU untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024 ke 2025. Perkara itu diajukan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024 oleh KPU.
Menurut Wakil Ketua Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi, putusan tersebut telah meluruskan kembali electoral justice system atau sistem keadilan pemilu.
“Ke jalur yang benar sesuai Undang-Undang Pemilu, yang sebelumnya sempat dikesampingkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan mengeluarkan putusan yang melampaui kewenangan,” kata Pramono melalui keterangan tertulis, Rabu (12/4/2023).
Pramono mengatakan, putusan PT DKI yang membatalkan putusan PN Jakarta Pusat dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara. Sebab, konstitusi Indonesia melalui Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan bahwa warga negara bukan hanya menggunakan hak suara dalam pemilu yang bersifat luber dan jurdil, melainkan juga secara periodik setiap lima tahun sekali.
“Jika putusan PN Jakarta Pusat tidak dikoreksi, artinya terjadi penundaan Pemilu 2024. Maka negara berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu setiap lima tahun sekali,” jelasnya.
Komnas HAM, lanjut Pramono, berpandangan bahwa Pemilu 2024 merupakan momentum politik penting untuk menjaga keberlanjutan demokrasi. Oleh karenanya, semua pihak diminta untuk menjauhkan Pemilu 2024 dari rencana jahat pihak-pihak tertentu yang menginginkan penundaan pemilu lewat berbagai cara yang bersifat pragmatis, yakni memperpanjang masa kekuasaan.
“Kami mendorong semua kekuatan bangsa untuk berkomitmen menyelenggarakan Pemilu 2024 sesuai jadwal sebagai mekanisme demokrasi konstitusional,” pungkasnya.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
