RUANGPOLITIK.COM — Publik dibuat geger dini hari ini dengan berita tangkap tangan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil oleh KPK, Sbatu (7/4/2023). Bagaimana tidak, nama Adil sempat viral dan membuat heboh dengan tudingan sarkasnya terhadap Kementrian Keuangan yang menjadi sorotan secara nasional.
Tak hanya itu, dia juga kerap hadir dalam panggung kontroversi yang membuat Mendagri Tito Karnavian sempat gerah. Apalagi Muhammad Adil juga memiliki rekam jejak sejarah yang kurang elok dengan Gubernur Riau Syamsuar yang notabene sebagai atasannya di daerah namun dengan berani ia lawan.
Namun, malam ini taji Muhammad Adil seolah tumpul dan keok di tangan KPK. Ia dibawa ke Pekanbaru Riau, menggunakan speadbot.
“Ruang Sekda Kabupaten Kepulauan Meranti disegel KPK malam ini,” kata perekam video, Sabtu (7/4/2023).
Ucapan Bupati Meranti M Adil dengan mengatakan ‘pegawai Kemenkeu berisi iblis dan setan’ kepada Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman membuat tersinggung Kemenkeu. Pernyataan itu ia lemparkan saat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, Kamis (9/12/2023).
Ia semula kesal karena merasa tidak mendapat kejelasan terkait DBH yang mestinya diterima. Ia menilai Meranti layak mendapat DBH dengan hitungan US$ 100 per barel.
“Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampe pada waktu itu saya ngomong ‘Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan’,” kata Adil.
Namun, menurutnya, pada 2022 ini DBH yang diterima hanya Rp114 miliar dengan hitungan US$60/barel. Ia mendesak Kemenkeu agar DBH yang diterima menggunakan hitungan US$100 per barel pada 2023 mendatang.
Ia merasa kesal, karena tidak bisa menyampaikan keluhan secara langsung.
“Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dollar/barel,” katanya.
Adil awalnya kesal karena merasa tidak mendapat kejelasan terkait DBH yang mestinya diterima. Ia menilai Meranti layak mendapat DBH dengan hitungan US$ 100 per barel.
Namun, menurutnya, pada 2022 ini DBH yang diterima hanya Rp114 miliar dengan hitungan US$60/barel. Ia mendesak Kemenkeu agar DBH yang diterima menggunakan hitungan US$100 per barel pada 2023 mendatang.
Jubir Kemenkeu Yustinus Prastowo mendesak Bupati Meranti M Adil untuk minta maaf usai menuding pegawai Kementerian Keuangan sebagai setan dan iblis.
Hal ini disampaikan melalui video yang diunggah di akun twitter pribadinya (@prastow) dan mengatakan bupati Meranti bersikap tidak adil.
“Kami keberatan dan menyayangkan perkataan Bupati Meranti saudara Muhammad Adil yang sungguh-sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kemenkeu iblis atau setan, ini sungguh ngawur dan menyesatkan,” katanya dalam video itu, dikutip Minggu (11/12/2023).
Ia menyebut bahwa seluruh pegawai Kemenkeu sudah bekerja menjalankan amanat Undang-undang terkait penghitungan dana bagi hasil (DBH). Terlebih data yang dipakai adalah resmi milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menurutnya, DBH yang diberikan tidak hanya kepada daerah penghasil namun juga daerah sekitar. Hal ini dilakukan untuk melakukan pemerataan kemajuan dan kemakmuran.
“Kementerian Keuangan juga sudah mengalokasikan pada 2022 ini transfer ke daerah dana desa sebesar Rp872 miliar atau 75 persen dari APBD Meranti, atau 4 kali lipat dari PAD (pendapatan asli daerah) Meranti sebesar Rp222 miliar,” papar Yustinus.
Untuk itu, ia mendesak agar Adil mencabut perkataannya yang menuding pegawai Kemenkeu sebagai iblis dan setan.
“Kepada saudara Muhammad Adil agar minta maaf secara terbuka dan mengklarifikasi agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas,” tegasnya.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
