RUANGPOLITIK.COM — Komisi III DPR RI meminta Mahkamah Agung (MA) memutasi tiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda pemilu 2024. Permintaan agar MA memutasi Oyong cs disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, putusan ketiga hakim menghukum KPU untuk menunda pemilu atas gugatan masalah verifikasi Partai Prima membuat gaduh publik. Hal tersebut menjadi alasan Adies meminta MA untuk menugaskan mereka ke luar Pulau Jawa.
Menurutnya, ketiga hakim tidak pantas bertugas di PN Jakpus. Ketiga hakim itu yakni T Oyong, Dominggus Silaban, dan Bakri.
“Hakim seperti ini sebaiknya jangan ditempatkan di PN sekelas Jakarta Pusat. Hakim semacam ini ditugaskan di luar Jawa saja,” kata Adies, Jumat (3/3/2023).
“Bikin gaduh masyarakat, dan kurang peka dan tidak peka terhadap kondisi negara, bahkan telah membuat kegaduhan yang baru,” kritiknya.
Selain itu, Adies menyampaikan Komisi Hukum DPR berencana memanggil pihak MA untuk mengklarifikasi terkait putusan PN Jakpus tersebut dalam waktu dekat ini.
“Dalam waktu dekat ini. Kemungkinan usai reses kami akan panggil Sekertaris MA RI untuk berkoordinasi terkait masalah ini,” ucapnya.
Adies menilai keputusan yang dikeluarkan Oyong cs itu melampaui kewenangannya. Pasalnya, hal tersebut merupakan ranah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) bersama Penyelenggara Pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP dan DPR.
“Saya kaget pas dengar hakim PN Jaksel memutuskan hanya untuk mengabulkan gugatan salah satu parpol masalah verifikasi sampai memerintahkan KPU menunda Pemilu,” ujarnya.
Menurut dia, putusan PN Jakpus terkait gugatan Partai Prima terhadap KPU merugikan partai lain dan mencoreng demokrasi. Meskipun, putusan tersebut belum inkrah karena KPU masih bisa banding.
“Ini mencoreng demokrasi. Apabila KPU dianggap bersalah cukup meminta untuk klarifikasi bukan menghukum menunda pemilu, bukan menghukum seluruh parpol yang tidak ada hubungannya,” tegasnya.
KPU tidak tinggal diam dengan putusan ini dan akan melakukan banding. Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dalam pesan singkatnya.
“KPU akan upaya hukum banding,” kata Hasyim.
Anggota KPU RI Idham Holik secara tegas mengatakan akan mengajukan banding.
“KPU RI akan banding atas putusan PN tersebut ya. KPU RI tegas menolak putusan PN tersebut dan ajukan banding,” kata Idham saat dihubungi awak media, Kamis (2/3/2023).
Dalam peraturan penyelanggaraan pemilu, jelas Idham, khususnya pasal 431 sampai pasal 433, hanya ada dua istilah yaitu pemilu lanjutan dan pemilu susulan.
“Definisi pemilu lanjutan dan susulan, itu ada di pasal 431 sampai dengan pasal 433. KPU tegas banding,” kata Idham.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
