Di sisi lain, kata Komarudin, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah pengamanan untuk mengantisipasi potensi gangguan yang tidak diinginkan dalam aksi
RUANGPOLITIK.COM —Sebanyak 1.110 personel TNI-Polri dikerahkan untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa buruh yang menolak Peppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
“Pengamanan personel hari ini kita turunkan 1.110 personel untuk mengcover beberapa kegiatan, gabungan TNI Polri,” Kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin, Sabtu (14/1/2023).
Komarudin mengatakan, berdasarkan pemberitahuan aksi tersebut akan dihadiri 10 ribu massa buruh. Adapun untuk rekayasa lalu lintas diberlakukan secara situasional.
“Sementara masih situasional. Kalau butuh rekayasa kita lakukan kalau tidak normal semua,” ujarnya.
Di sisi lain, kata Komarudin, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah pengamanan untuk mengantisipasi potensi gangguan yang tidak diinginkan dalam aksi.
“Ini selalu SOP yang tetap dalam pengamanan kegiatan apa pun kita selalu antisipasi adanya gangguan. Baik internal maupun eksternal,” ucapnya.
“Sehingga harapan kita bersama bahwa apapun kegiatan nya bisa berjalan sesuai harapan masing-masing, harapan kaki masyarakat umum dan penyampai aspirasi,” kata Komarudin.
Sebagaimana diketahui, Partai Buruh akan menggelar aksi di depan Istana Kepresidenan dalam rangka menolak Perppu Cipta Kerja.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut ada 9 tuntutan buruh mulai dari upah minimum, pesangon, jam kerja, hingga cuti.
“Isu utama yang akan disuarakan dalam aksi tersebut adalah menolak isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,” ujarnya.
“Ada 9 poin yang ditolak kalangan buruh, yaitu terkait dengan permasalahan upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, PHK, hingga sanksi pidana yang dihilangkan,” kata Iqbal.
Sebanyak 1.110 personel TNI-Polri dikerahkan untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa buruh yang menolak Peppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
“Pengamanan personel hari ini kita turunkan 1.110 personel untuk mengcover beberapa kegiatan, gabungan TNI Polri,” Kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin, Sabtu (14/1/2023).
Komarudin mengatakan, berdasarkan pemberitahuan aksi tersebut akan dihadiri 10 ribu massa buruh. Adapun untuk rekayasa lalu lintas diberlakukan secara situasional.
“Sementara masih situasional. Kalau butuh rekayasa kita lakukan kalau tidak normal semua,” ujarnya.
Di sisi lain, kata Komarudin, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah pengamanan untuk mengantisipasi potensi gangguan yang tidak diinginkan dalam aksi.
“Ini selalu SOP yang tetap dalam pengamanan kegiatan apa pun kita selalu antisipasi adanya gangguan. Baik internal maupun eksternal,” ucapnya.
“Sehingga harapan kita bersama bahwa apapun kegiatan nya bisa berjalan sesuai harapan masing-masing, harapan kaki masyarakat umum dan penyampai aspirasi,” kata Komarudin.
Sebagaimana diketahui, Partai Buruh akan menggelar aksi di depan Istana Kepresidenan dalam rangka menolak Perppu Cipta Kerja.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut ada 9 tuntutan buruh mulai dari upah minimum, pesangon, jam kerja, hingga cuti.
“Isu utama yang akan disuarakan dalam aksi tersebut adalah menolak isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,” ujarnya.
“Ada 9 poin yang ditolak kalangan buruh, yaitu terkait dengan permasalahan upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, PHK, hingga sanksi pidana yang dihilangkan,” kata Iqbal.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
