RUANGPOLITIK.COM–Narasi sistem pemilihan umum proporsional tertutup melahirkan pro kontra dari sejumlah elit parpol. Bahkan hanya PDIP yang menyatakan dukungan agar sistem ini diterapkan pada Pemilu 2024. Namun sebagian parpol lain menegaskan sistem ini belum bisa diterapkan karena waktu pelaksanaan yang sempit dan banyak aturan yang harus di rubah.
Dalam agenda pertemuan para petinggi parpol pada Minggu (8/1/2023) membahas sistem pemilu ini, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyatakan PKB tegas menolak perubahan dari sistem proporsional terbuka yang digunakan dalam beberapa pemilu sebelumnya menjadi sistem proporsional tertutup.
“PKB dalam posisi menolak dan kita sedang berkonsolidasi dengan partai lain. Insya Allah hari ini akan ada pertemuan dengan partai lain,” ujar Muhaimin di Jakarta (8/1/2023).
Dia juga menjelaskan alasannya menolak usulan proposional tertutup karena merasa waktu Pemilu 2024 yang sudah semakin dekat. Ia mengaku tak keberatan jika usulan ini sudah dibahas sejak beberapa tahun yang lalu.
Selain itu, ia merasa Pemilu Proposional Tertutup juga memberangus hak berkompetisi di antara para calon legislatif.
“Ya, sebetulnya ini agenda biasa ya, sebetulnya layaknya dibahas di awal pasca pemilu. Biasa nda masalah. Karena sistem demokrasi bisa melalui berbagai cara. Tetapi proporsional dalam waktu 1 tahun sebelum pemilu ini tidak fair,” kata Cak Imin.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Benny K. Harman saat dikonfirmasi tak bisa hadir dalam pertemuan tersebut.
“Betul (ada pertemuan dengan 8 parpol). Tapi, saya gak bisa ikut karena sedang di daerah,” ujar Benny, Sabtu, (7/1/2023).
Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai jika Hakim Konstitusi memutuskan pemilu 2024 digelar dengan sistem proporsional tertutup maka pelaksanaan pemilu akan memunculkan sejumlah risiko.
Menurut dia tahapan pemilu saat ini sudah berlangsung. Semua partai politik yang akan berkontestasi pada Pemilu 2024 masih bekerja dengan kerangka sistem proporsional terbuka.
“Kalau (proporsional terbuka) dibatalkan maka yang berlaku adalah proporsional tertutup, tentu ini sangat berisiko karena persiapan pemilu sudah berjalan dan frame nya kerangka kerja partai adalah proporsional terbuka,” pungkasnya.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
