RUANGPOLITIK.COM— Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima merespons isu reshuffle kabinet atau perombakan kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, reshuffle sepatutnya tidak dijadikan isu publik.
“Saya kira reshuffle jangan jadi isu ya. Kalau mau reshuffle ya reshuffle,” katanya di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (28/12/2022).
Ia mengatakan reshuffle kabinet menjadi hak prerogatif presiden.
“Saya kira presiden paham betul bagaimana kompetensi masing-masing menterinya dan komunikasi dengan ketua parpol pengusung juga intens. Menurut saya, monggo-monggo saja (reshuffle), karena situasi saat ini membutuhkan kebersamaan dari pemerintah dan kabinetnya,” tuturnya.
Ia mengatakan jangan sampai presiden memiliki menteri, tetapi tidak memiliki kabinet.
“Reshuffle harus mengarahkan menteri agar menjadi kabinet yang ikut menyelesaikan banyak hal, terutama dalam situasi yang tidak mudah ini,” katanya.
Ia mengatakan presiden tidak hanya membutuhkan menteri kompeten, tetapi membutuhkan kabinet yang solid.
“Terutama pada hal-hal yang menyangkut pangan, logistik, dan energi. Saat ini kan tidak dalam situasi normal, apalagi global. Solid saja belum tentu selesai, maka kalau reshuffle itu hak presiden,” tegasnya.
Ia mengatakan kabinet tersebut harus bekerja keras membereskan segala situasi, paling tidak hingga 2024.
“Oleh karena itu, kalau mau reshuffle segera saja agar tidak menjadi isu,” ucapnya.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
