RUANGPOLITIK.COM – Pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan menilai Bharada Richard Eliezer atau Bharada E harus dibebaskan jika mengacu Pasal 51 ayat 1 KUHP.
Pada pasal tersebut, Asep menjelaskan bahwa orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak boleh dipidana.
“Pasal 51 ayat 1, tidak dapat dipidana orang yang melaksanakan perintah jabatan karena kewenangannya. Jadi RE ini disamping harus dapat perlindungan, bahkan harus dibebaskan,” ujar Asep dalam talkshow di Kompas TV, Selasa (9/8/2022) malam.
Asep mengatakan, Bharada E layak dibebaskan sesuai pasal 51 ayat 1 karena di TKP dia mendapat perintah dari atasannya.
Ferdy Sambo Tersangka Kematian Brigadir J, Polri Masih Dalami Motif
“Kopral diperintah jenderal siapa yang berani, dia laksanakan, tembak. Jadi bagaimana penasihat hukum jeli supaya pasal 51 ayat 1 nyangkut di RE,” kata Asep.
“Kalau ini nanti bisa dibuktikan oleh penasihat hukum RE, kalau dia jeli masuk Pasal 51 ayat 1, saya kasih yurisprudensi, harus lepas,” sambungnya.
Ketika ditanya apa yurisprudensi, mantan Hakim itu dengan lugas mengatakan salah satunya adalah kasus sengketa dan harta.
Dalam konfrensi pers di Mabes Polri, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyebut total adal empat tersangka termasuk Irjen FS.
Selain Irjen FS, tersangka lain ialah Bharada RE, Bripka RR, dan KM dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.
Agus kemudian menjelaskan peran keempat tersangka. Bharada RE melakukan penembakan terhadap korban. RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM juga turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban.
“Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan membuat skenario peristiwa seolah-olah terjadi tembak-menembak,” kata Agus. Keempatnya dijerat pasal pembunuhan berencana subsider pasal pembunuhan.
“Penyidik menerapkan Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55-56 KUHP,” ucapnya. (DAR)
