RUANGPOLITIK.COM –Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membawa warna baru dalam pelaksanaan ibadah Haji dan Umroh. Presiden akan membentuk badan penyelenggaraan Haji Umroh yang terpisah dari Kementerian Agama. Pembentukan badan ini merupakan wacana lama yang baru bisa dieksekusi sekarang.
Direktur Eksekutif Grow Indonesia Center (GI Center) Pauline Dhini mendukung pembentukan badan. Menurutnya, Indonesia sudah seharusnya memiliki badan sendiri yang fokus dalam mengurusi ibadah haji dan juga umrah. Di mana, Indonesia memiliki jumlah Muslim yang sangat banyak dan hampir setiap tahun angka permintaan untuk ibadah haji terus bertambah. “Pembentukan badan khusus ini diharapkan bisa membuat jamaah haji dan umrah dapat menjalankan ibadah dengan baik, nyaman dan aman nantinya,” ujarnya.
Selain itu, dengan badan yang mandiri dan independen, tentunya badan ini akan lebih lincah dalam bergerak dan mengambil keputusan. “Serta yang tak kalah penting adalah integritas dan transparansi lenoh mudah dimonitor oleh masyarakat,” tegasnya.
Pauline juga menilai Muhammad Irfan Yusuf atau Gur Irfan yang didapuk memimpin badan ini adalah sosok yang tepat. “Sudah selayaknya Gus Irfan menjadi tokoh penting dalam pemerintahan Prabowo, mengingat sejarah sebelumnya urusan Agama dan Umat diserahkan ke kalangan Ulama dan Pesantren,” tuturnya.
Rekam jejak yang dimiliki Gus Irfan dalam pembangunan dunia Islam tak usah diragukan lagi. “Gus Irfan memiliki darah biru di kalangan NU (Nahdlatul Ulama). Kakeknya adalah pendiri NU sekaligus pendiri Ponpes (Pondok Pesantren) Tebuireng Jombang, Hadratussyaikh KH Hasyim Asyari,” ujarnya.
Menurut Pauline, tak hanya mengandalkan darah biru saja, Gus Irfan Yusuf yang alumni Universitas Brawijaya turun tangan langsung di dunia pendidikan. Gus Irfan aktif sebagai pengurus pondok pesantren Tebuireng.
Dia menjabat sebagai Sekretaris Umum Ponpes Tebuireng. Sedangkan saat ini Gus Irfan menduduki posisi strategis di NU sebagai Wakil Ketua Lembaga Perekonomian NU (LPNU).
Selanjutnya, Pauline mengingatkan pemerintah untuk segera melakukan harmonisasi peraturan terkait badan ini.
“Badan ini harus segera sprint setelah dilantik, sebab pelaksanaan musim haji 2025 sudah di depan mata. Paling pentinga da melakukan sinkronissasi sejumlah aturan dan adminsitrasi. Kalau soal SDM, sepetinya tak perlu dikhawatirkan, sebab tinggal bedol desa saja dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah,” tuturnya.
Sementara pekerjaan rumah (PR) lain yang menanti adalah sinkronisasi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pauline menilai, paling ideal menjadikan BPKH bagian dari Badan Haji dan Umroh. Sehingga antara pengelolaan dana haji dan pelaksanaan haji bisa sinkron.
Selain itu, menurutnya, dengan menjadikan satu pintu maka proyeksi investasi dan penggunaan dana haji bisa diselaraskan dengan kebutuhan jamaah.
Pauline pun memberikan pesan kepada gus Irfan agar mengedepankan integritas dan transparansi di lembaga barunya ini. Meskipun nantinya badan ini akan diisi SDM dari Kemenag, khususnya Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. “Sebaiknya tetap dilakukan seleksi yang ketat dan perampingan. Jangan sampai oknum-oknum yang diduga bagian dari mafia haji dan umroh turut masuk ke dalam Badan Haji dan Umroh,” pungkasnya.(*)
