Disampaikan Komarudin, setidaknya ada 15 SSK (Satuan Setingkat Kompi) atau sekitar 1.500 personel diterjunkan untuk melakukan pengamanan.
RUANGPOLITIK.COM – Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas dalam rangka pengamanan demo buruh yang digelar di sekitar Patung Kuda, Jakarta, Kamis (14/9) hari ini.
Aksi ini digelar oleh massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nena Wea (AGN).
“Sementara arus lalin kita lakukan rekayasa, untuk di Jalan Merdeka Barat kita alihkan, kendaraan yang dari selatan (Thamrin), kita alihkan ke Merdeka Selatan dan Budi Kemuliaan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat kepada media, Kamis (14/9/2023).
“Dari arah utara, dari Merdeka Utara diluruskan ke Majapahit, kemudian dari arah Gajah Mada kami alihkan ke Tomang dan Juanda,” sambungnya.
Disampaikan Komarudin, setidaknya ada 15 SSK (Satuan Setingkat Kompi) atau sekitar 1.500 personel diterjunkan untuk melakukan pengamanan.
Kendati demikian, kata Komarudin, ribuan personel itu tidak hanya bertugas mengamankan aksi demo buruh saja. Tetapi, di sejumlah titik di wilayah Jakarta Pusat.
Lebih lanjut, Komarudin mengimbau kepada massa buruh untuk melakukan aksi demo sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Sebagaimana diatur dalam UU, penyampaian pendapat hak setiap warga negara, tentunya harus memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya, sehingga aturan dalam UU penyampaian di muka umum ya harap dipatuhi,” tutur dia.
Sebelumnya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan soal rencana aksi yang akan digelar kaum buruh pada bulan September.
Kata dia, massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nena Wea (AGN) bakal menggelar aksi pada 14 September mendatang. Lokasi aksi digelar di Istana Negara dan Gedung MK, serta serentak di seluruh Indonesia.
“Tuntutannya adalah mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja yang akan diputuskan oleh MK. Jumlah massa aksi pada 14 September, informasi yang saya dapatkan, yaitu sekitar 5 ribu peserta di Gedung MK dan Istana,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (11/9).
Selanjutnya, massa buruh dari Partai Buruh dan KSPI juga akan menggelar aksi di Gedung MK- Istana dan Kemenaker pada 21 September 2023. Said mengklaim jumlah massa yang bakal hadir hampir 10 ribu orang.
Kemudian setelah aksi 21 September, massa Partai Buruh dan KSPI daerah akan menggelar aksi secara bergelombang di daerah masing-masing hingga Januari 2024.
“Aksi Partai Buruh dan KSPI akan berhenti sampai dengan Januari 2024. Karena Januari 2024 adalah implementasi dari keputusan pemerintah terhadap UMP dan UMK 2024, biasanya pada 25 Januari, saat pembayaran gaji,” jelas Said.
“Tuntutan aksi ada dua, naikan upah minimum 2024 sebesar 15 persen. Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dalam waktu dekat akan diputuskan oleh MK,” imbuh dia.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
