Hal ini akan sulit, karena dalam sejarahnya PDIP belum pernah mencalonkan wakil presiden yang berpotensi menjadi rival presiden dari PDIP di pemilu berikutnya.
RUANGPOLITIK.COM – Nama Ridwan Kamil mencuat belakangan ini setelah Ketua Tim Koordinator Pemenangan Ganjar, Ahmad Basarah menyebut eks Gubernur Jawa Barat itu sebagai kandidat yang dipertimbangkan menjadi cawapres Ganjar Pranowo.
Kendati demikian, analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensat mengatakan hal ini akan menjadi isu politik yang rumit untuk direalisasi.
“Ridwan Kamil (RK) harus melewati tiga tahapan sebelum hal tersebut terlaksana. Dan ini tidaklah mudah,” kata Hensat dalam keterangannya, Minggu (10/9).
Dia menjelaskan RK memerlukan izin dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga tengah berjuang untuk maju menjadi kandidat cawapres Prabowo Subianto.
Selain itu, pria yang akrab disapa Kang Emil ini juga belum lama menjadi kader partai berlambang beringin tersebut. Hensat menjelaskan posisi politik Golkar saat ini ada dalam koalisi Indonesia Maju (KIM) bersama PAN dan Gerindra.
“Sehingga jika ingin pindah koalisi, maka Golkar harus membutuhkan izin dari Presiden Jokowi,” lanjutnya. Dia juga menyebutkan RK dinilai harus mendapatkan izin dari ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Hal ini akan sulit, karena dalam sejarahnya PDIP belum pernah mencalonkan wakil presiden yang berpotensi menjadi rival presiden dari PDIP di pemilu berikutnya.
“Nah, kalau seandainya Ganjar menang dan RK menjadi wapres, maka di pemilu berikutnya Ridwan Kamil berpotensi menjadi lawan petugas partainya,” tuturnya.
Hensat menyebut peluang RK menjadi kandidat pendamping Ganjar Pranowo bukan tidak mungkin, namun cukup rumit.
“Nah, kita lihat saja apakah ketiga tahapan tersebut memungkinkan dilalui RK? Selamat berjuang Kang!” pungkas Hensat.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
