Menurut Reza, Muhaimin Iskandar merupakan bagian dari pemerintahan saat ini. Cak Imin adalah orang-orang yang getol mendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
RUANGPOLITIK.COM – Visi perubahan yang digaungkan bakal calon presiden Anies Baswedan dipertanyakan. Pakar Psikologi Forensik menilai Anies Baswedan ternyata juga petugas partai dari sikapnya menerima Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapres.
Reza Indragiri menilai keputusan sepihak Anies Baswedan menentukan cawapresnya tanpa berkomunikasi dengan partai koalisi lainnya, makin membuktikan mantan Gubernur DKI itu hanya petugas partai dari Nasdem.
“Ternyata ARB (Anies Rasyid Baswedan, Red) petugas partai juga,” kata Reza kepada Pojoksatu.id, Jumat, 1 September 2023.
Menurut Reza, Muhaimin Iskandar merupakan bagian dari pemerintahan saat ini. Cak Imin adalah orang-orang yang getol mendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Dari fakta bahwa Cak Imin adalah pendukung Jokowi, Reza Indragiri mempertanyakan tagline Nasdem untuk mengusung perubahan. Sementara cawapresnya sudah bertentangan dengan tagline atau tujuan anggota partai koalisi lainnya.
“Bagaimana mungkin mengusung perubahan sebagai tagline-nya, sementara MI (Muhaimin Iskandar) dan PKB adalah sosok dan partai yang selama ini getol mendukung Jokowi,” ujarnya.
Reza juga menilai sosok Muhaimin Iskandar bukanlah politikus yang baik diteladani.
Mengingat pria yang akrab disapa Cak Imin itu tengah santer diduga terlibat dalam kasus Kardus Durian.
“Tabiat politik seorang MI bukan cerminan politisi yang layak diteladani. Tambahan lagi jika kasus kardus durian disertakan,” ujarnya.
Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa telah mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Keputusan Anies memilih Cak Imin sebagai bakal cawapres, diungkap oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya. Dia mengungkap Anies Rasyid Baswedan dan Partai Nasdem telah meneken kerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Penekenan kerja sama yang dilakukan sepihak itu disebutnya dilakukan pada Rabu, 30 Agustus 2023.
Partai Demokrat sendiri sudah mengkonfirmasi informasi tersebut kepada Anies dan dibenarkan oleh mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Partai berlambang bintang mercy itu juga dipaksa untuk menerima kesepakatan tersebut.
“Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh,” kata Teuku Riefky.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
