Menurut Plate, pada 2020, saat Covid-19 melanda, dia tidak merayakan Natal secara pribadi. Hal itu, kata dia, sesuai dengan aturan PPKM ketika itu. Namun diakuinya, dia ditugaskan Menteri Agama sebagai panitia nasional perayaan Natal.
RUANGPOLITIK.COM —Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi BTS Kominfo kembali digelar, Selasa (15/8/2023) kemarin di PN Tipikor Jakarta. Eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate duduk sebagai terdakwa.
Dalam persidangan itu, Johnny G Plate tampak kesal sekaligus membantah keterangan dari Direktur Infrastruktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Bambang Noegroho soal dirinya yang disebut memita duit Rp 250 juta untuk keperluan perayaan Natal dari konsorsium proyek BTS 4G.
“Tentang permintaan dana Rp 250 juta untuk kegiatan Natal menteri, itu tidak benar yang mulia. Karena saya tidak melaksanakan Natal, pada saat itu Covid-19,” kata Plate ketika diminta Hakim Ketua Fahzal Hendri menanggapi keterangan Bambang yang dihadirkan sebagai saksi.
Menurut Plate, pada 2020, saat Covid-19 melanda, dia tidak merayakan Natal secara pribadi. Hal itu, kata dia, sesuai dengan aturan PPKM ketika itu. Namun diakuinya, dia ditugaskan Menteri Agama sebagai panitia nasional perayaan Natal.
“Dan saya sebagai ketua, tentu ada panitia-panitia yang mencari sumber dana, karena tidak dibiyai oleh APBN saat itu,” ungkap Plate.
Hakim kemudian bertanya asal pendanaannya, jika agenda tersebut tidak dibiayai negara. Plate menjawab setiap tahun mereka mencari sponsor.
“Termasuk ini sponsornya (konsorsium proyek BTS 4G)?” tanya Hakim.
“Saya tidak tahu,” jawab Plate.
“Hahaha… Itu masalahnya, Kalau dibiayai negara jelas Pak. Kalau dibiayai sponsor-sponsor, sponsor itu pasti punya kepentingan kan gitu,” kata Hakim.
Plate menjelaskan, meski agenda itu tidak dibiayai ABPN, namun mereka mencari dana dari donasi-donasi.
“Nah ya sudah, nanti akan kami pertimbangan,” kata Hakim merespons.
Hakim kemudian bertanya kepada Bambang, apakah dia tetap dengan keterangannya, setelah mendengar bantahan dari Plate.
“Tetap pada keterangannya, saudara dihubungi Pak Anang supaya minta ke Huawei, ke vendor-vendor, calon vendor lah, ada Huawei, kasih Rp 250 juta. Benar begitu?” tanya Hakim kemudian dibenarkan Bambang dengan menganggukkan kepalanya.
Diketahui, dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 8 triliun dari anggaran Rp 10 triliun.
Pada perkara ini terdapat delapan tersangka yang ditetapkan Kejaksaan Agung, di antaranya Johnny G Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika, Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Galubang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, dan Yohan Suryanto (YS) selaku tenaga ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia.
Kemudian, Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan (IH), Direktur Utama (Dirut) PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki, juga menjabat Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dan Windi Purnama pihak swasta (diduga kepercayaan Irwan Hermawan).
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
