RUANGPOLITIK.COM- Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan, tidak akan proyek unggulan/proyek strategis nasional (PSN) di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mangkrak.
Seperti diketahui, baru-baru ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melaporkan kepada Jokowi, terdapat 58 PSN infrastruktur yang belum dimulai pembangunannya, padahal Jokowi menargetkan seluruh PSN pada 2024 harus selesai.
Nilai investasi 58 PSN infrastruktur yang belum dibangun itu mencapai Rp 420 triliun. Infrastruktur PSN yang belum dibangun ini dipastikan membuat tidak optimalnya manfaat kepada masyarakat.
Lantas, apakah 58 proyek infrastruktur unggulan Jokowi ini dipastikan mangkrak?
Pemerintah pun dengan tegas memastikan proyek-proyek strategis nasional di masa pemerintahan Jokowi tidak akan mangkrak. Hal ini disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian yang juga Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utomo.
“Sesuai arahan Pak Presiden minta tolong dipercepat masalah perizinan, percepatan pengadaan tanah, hingga percepatan financing. Ya kalau misalnya financing sudah ada. Selesai fisik tidak, yang penting mulai dan dijamin tidak mangkrak,” jelas Wahyu saat ditemui di kantornya.
Wahyu mengungkapkan, bahwa temuan BPKP itu ada perbedaan persepsi dengan KPPIP. Hal ini yang kata Wahyu masih akan dibahas lebih lanjut, 58 infrastruktur mana saja yang dimaksud tersebut.
“Bahwa dulu BPKP itu dari sisi tanggalnya aja beda, nah itu juga penyebabnya. Juga masalah definisi yang persiapan, mana yang disebut konstruksi.”
“Kalau kita bilang sebetulnya pengadaan tanah itu sudah siap konstruksi, tapi mereka masih anggap penyiapan. Jadi, kembali lagi kita samakan supaya tidak ada polemik,” jelas Wahyu.
Wahyu merinci, beberapa infrastruktur yang masuk dalam temuan BPKP, diantaranya MRT East-West rute Cikarang-Balaraja, kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya, Pelabuhan New Ambon, ruas-ruas tol yang menjadi bagian dari Tol Trans Sumatera, Tol Bocimi yang mau diteruskan sampai Sukabumi, dan Tol Getaci.
Pun Wahyu mengakui tidak mungkin semua 58 proyek tersebut bisa selesai fisik, dan sampai saat ini ke-58 proyek infrastruktur itu belum dikeluarkan dari daftar PSN.
“Masih terus didorong ini semua. Kalau memang benar-benar itu pertama tidak bisa tercapai, ya monggo Bapak Presiden yang memutuskan (apakah akan dikeluarkan dari PSN), itu kan hak beliau, bukan saya yang jawab,” ujarnya.
EDITOR: Adi Kurniawan
(RuPol)
