Di tengah penanganan kasus tersebut, nasib para santri dan pelajar di Ponpes Al Zaytun pun menjadi sebuah pertanyaan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan bahwa kegiatan atau pelayanan pendidikan di ponpes tersebut tetap berlanjut.
RUANGPOLITIK.COM —Penanganan kasus dugaan penistaan agama yang menyeret nama pengasuh Pondok Pesantren Al Zaytun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat masih terus berlangsung.
Panji Gumilang sebagai terlapor dalam kasus tersebut pun telah diperiksa oleh kepolisian pada Senin, 3 Juli 2023.
Setelah itu, tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menaikkan penanganan kasus tersebut ke tahap penyidikan.
“Diduga ponpes itu ada dugaan melakukan penistaan agama. Saat ini, Bareskrim sedang melaksanakan penyidikan. Kita tunggu saja hasilnya, ya,” kata Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Kamis, 6 Juli 2023.
Di tengah penanganan kasus tersebut, nasib para santri dan pelajar di Ponpes Al Zaytun pun menjadi sebuah pertanyaan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan bahwa kegiatan atau pelayanan pendidikan di ponpes tersebut tetap berlanjut.
“Kan, pimpinannya sudah dipanggil Bareskrim, kita tunggu saja hasilnya. Kalau tugas saya nanti memastikan pelayanan pendidikan di situ tidak akan berhenti dan berlanjut,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Muhadjir Effendy pun membahas rekomendasi dari tim investigasi soal penutupan Al Zaytun. Menurutnya, pemerintah akan menimbang untung dan rugi dari rekomendasi yang diusulkan, tetapi ia tetap menghargai sejumlah usulan yang masuk.
Muhadjir Effendy menilai, kasus Al Zaytun merupakan kasus yang bersifat personal, yakni hanya melibatkan pimpinannya saja. Oleh karenanya, hal-hal di luar itu harus tetap berjalan, terlebih hal yang menyangkut masa depan para santri dan pelajar.
“Kita harus dengar dari wali santri bagaimana pendapatnya. Ini, kan, nyangkut hampir 5.000 santri ga boleh diabaikan. Tidak boleh hanya karena masalah yang menyangkut orang perorangan kemudian berimbas pada institusi,” ucapnya.
Wapres Soal Nasib Al Zaytun
Sama halnya dengan apa yang disampaikan Muhadjir Effendy, Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga sempat mengatakan bahwa pemerintah tidak membubarkan atau mencabut izin Ponpes Al Zaytun.
“Pesantrennya ini memang masyarakat banyak (yang) ingin (pemerintah) membubarkan, menutup. Tetapi memang ada pertimbangan bahwa di situ banyak santri, cukup besar ya jumlahnya itu,” tuturnya.
Ia pun mengungkapkan langkah untuk menangani keberadaan Al Zaytun sekaligus nasib para santri dan pelajar.
“Nah itu perlu dilakukan pembinaan, jadi mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan tapi dibangun, dibina dengan baik, sehingga pesantren itu bisa berjalan, bisa belajar tapi sesuai dengan akidahnya yang sudah benar, maupun juga dalam sistem kita di dalam berbangsa dan bernegara,” katanya.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
