Ongku menjelaskan, PPPK paruh waktu adalah PPPK yang tidak bekerja sepanjang hari. Dia mencontohkan petugas kebersihan yang bisa datang pagi dan sore hari saja. Sementara di tengah hari, mereka bisa mencari pekerjaan lain.
RUANGPOLITIK.COM —Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Ongku P Hasibuan mengingatkan komitmen pemerintah merespons soal penghapusan status tenaga honorer hingga 28 November 2023.
Menurut Ongku, pemerintah melalui Kementerian PAN dan RB dan Komisi II DPR telah memastikan tidak akan ada pemberhentian atau PHK massal terhadap jutaan tenaga honorer tersebut.
“Intinya mereka tidak akan diberhentikan. Itu sudah menjadi komitmen kami di Komisi II DPR dan pemerintah,” ujar Ongku di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6/2023).
Ongku mengungkapkan, pemerintah sudah menyiapkan tiga skenario mengatasi permasalahan penghapusan tenaga honorer. Pertama, kata dia, ada tenaga honorer yang akan diangkat menjadi ASN.
“Kedua, tenaga honorer diangkat menjadi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dan ada opsi ketiga, PPPK paruh waktu,” tegas mantan Bupati Tapanuli Selatan ini.
Ongku menjelaskan, PPPK paruh waktu adalah PPPK yang tidak bekerja sepanjang hari. Dia mencontohkan petugas kebersihan yang bisa datang pagi dan sore hari saja. Sementara di tengah hari, mereka bisa mencari pekerjaan lain.
“Di tengah-tengah hari kerja ini mereka itu dibolehkan bebas mencari usaha lain atau pekerjaan lain sehingga dia mendapat kontrak dari pemerintah tetap tetapi paruh waktu,” ungkap dia.
Pemerintah, kata Ongku, harus menjamin status tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun selama ini. Menurut dia, keputusan tidak menghentikan mereka merupakan keputusan yang bijak sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian mereka serta memenuhi asas keadilan termasuk untuk Satpol PP.
“Yang jelas komitmennya bersama Menteri PAN dan RB itu tidak akan ada yang diberhentikan. Ini membuat ketenangan buat teman-teman honorer,” kata Ongku.
Berdasarkan data Kementerian PAN dan RB, jumlah tenaga honorer hingga 2023 sebanyak 2.360.363 orang yang terdiri dari para pendidik, nakes, penyuluh dan tenaga administrasi. Jumlah tersebut bisa mencapai angka 5 juta jika termasuk tenaga honorer lainnya, seperti petugas kebersihan atau office boy dan juga Satpol PP, serta tenaga honorer lainnya.
Komisi II DPR juga sudah memberikan sejumlah catatan kepada Menteri PAN dan RB Abdullah Azwar Anas, terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK ini. Pertama, tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kepada seluruh tenaga honorer. Kedua, tidak ada tenaga honorer yang dikurangi honor yang diterimanya saat ini.
Ketiga, kebijakan diambil juga menghindari adanya pembengkakan anggaran. Keempat, menerapkan prinsip keadilan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi ASN.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
