RUANGPOLITIK.COM — Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak geram mengetahui anggaran daerah tidak dianggarkan secara optimal justru banyak habis untuk perjalanan dinas dan rapat. Jokowi mengecek satu persatu anggaran di suatu daerah. Pertama Jokowi mengecek program penurunan angka stunting.
Dari total dana Rp 10 miliar yang dianggarkan untuk program stunting, Jokowi menyebut hanya sebanyak Rp 2 miliar yang dimanfaatkan secara konkret. Sedangkan Rp 8 miliar lainnya digunakan untuk kepentingan perjalanan dinas, rapat, serta program penguatan dan pengembangan lainnya.
Sejumlah Pihak Terus Lakukan Penanggulangan Stunting di Sumenep Stunting di Kabupaten Tangerang Turun, Tetapi Masih 6.000 Kasus 97.563 Keluarga Berisiko Stunting di Provinsi Maluku
Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutannya di acara peresmian pembukaan rakornas pengawasan intern pemerintah tahun 2023, Jakarta, Rabu (14/6/2023).
“Contoh, ada anggaran stunting Rp 10 miliar, coba cek liat betul untuk apa Rp 10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, susu, protein, sayuran Rp 10 miliar. Coba dilihat detil, baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri, coba saya mau lihat Rp 10 miliar untuk stunting. Cek perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa blablabla Rp 2 miliar, yang untuk bener-bener beli telur itu ga ada Rp 2 miliar. Kapan stunting-nya akan selesai kalau caranya seperti ini,” kata Jokowi.
Karena itu, Jokowi menegaskan agar cara penganggaran seperti itu harus diubah. Seharusnya, kata dia, sebanyak Rp 8 miliar dari Rp 10 miliar yang dianggarkan digunakan langsung untuk pengadaan makanan sehat bagi masyarakat.
Selain soal anggaran stunting, Jokowi kembali mencontohkan anggaran APBD untuk pengembangan UMKM. Dari total anggaran Rp 2,5 miliar, sebanyak Rp 1,9 miliar di antaranya digunakan untuk honor dan perjalaan dinas. Sedangkan sisanya, yakni Rp 600 juta juga masih digunakan untuk program pemberdayaan, pengembangan, dan lain-lain.
“Itu nanti sisanya yang Rp 0,6 miliar yang Rp 600 juta itu nanti juga masih muter-muter saja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd, ga konkret. Langsung ajalah. Itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk marketing, ya kalau pengembangan UMKM kan mestinya itu, untuk pameran, jelas,” kata Jokowi menegaskan.
Jokowi juga menyinggung soal anggaran pembangunan balai di suatu daerah yang sebesar Rp 1 miliar. Seharusnya dari total anggaran itu, sebanyak Rp 900 juta digunakan untuk pembangunan balai. Namun, setelah ia cek detail, sebanyak 80 persen dari total anggaran pembangunan digunakan untuk honor, rapat, dan perjalanan dinas.
“Ini sudah nggak bisa lagi bapak ibu sekalian,” kata dia.
Begitu juga dengan anggaran pengentasan kemiskinan di daerah. Jokowi menyebut hanya satu persen dari total dana yang dianggarkan pemerintah daerah yang digunakan secara konkret untuk program pengentasan kemiskinan.
Karena itu, Jokowi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan, pengawalan, dan pengarahan baik kepada pemerintah pusat maupun daerah dalam menggunakan anggarannya. Sehingga penggunaan anggaran bisa lebih produktif dan memberikan hasil yang optimal.
“Dan inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan 80 (persen)-nya yang untuk konkret, 20 (persen)-nya yang untuk honor, perjalanan dinas, rapat, itu baru. Anggaran APBN, anggaran APBD itu produktif. Karena tangan BPKP itu sampai di provinsi, kabupaten, dan kota,” ujar Jokowi.
“Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya, berikan rekomendasi, dampingi, kawal, agar betul-betul anggaran kita ini produktif betul,” kata Jokowi.(Syf)
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
