Sebelumnya, masa jabatan pimpinan KPK yaitu selama empat tahun. Namun, perwakilan dari lembaga antirasuah itu mengajukan permintaan supaya ada perpanjangan masa jabatan menjadi lima tahun.
RUANGPOLITIK.COM —Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta berani dalam mengambil tindakan kepada MK (Mahkamah Konstitusi). Permintaan tersebut diberikan oleh wakil ketua umum Partai Demokrat, Benny K. Harman.
MK memutuskan memperpanjang jabatan Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Keputusan tersebut langsung menuai kecaman.
Sebelumnya, masa jabatan pimpinan KPK yaitu selama empat tahun. Namun, perwakilan dari lembaga antirasuah itu mengajukan permintaan supaya ada perpanjangan masa jabatan menjadi lima tahun.
Keputusan MK yang menuai kecaman tersebut kemudian membuat salah satu instansi hukum itu disorot Jokowi. Dalam sorotannya orang nomor satu di Indonesia itu berujar supaya Mahfud MD mengkaji ulang keputusan memperpanjang jabatan pimpinan KPK yang semula empat tahun menjadi lima tahun.
“Masih dalam kajian dan telaah dari Menko Polhukam. Ditunggu saja. Tunggu kajian dan telaah dari Menko Polhukam. Ditunggu saja,” kata Jokowi.
Hingga pada saat ini, pemerintah belum mengambil sikap terkait keputusan tersebut. Disebutkan wamenkmham, Eddy Hiriej akan ada keppres mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.
Namun, hingga saat ini, keppres tersebut belum terbit. Dari pengaluan Mahfud MD, ia berujar jika belum membaca keputusan tersebut.
Komentar Jokowi itu pun ditanggapi oleh Benny K. Harman. Ia menyebutkan jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan mendapatkan banyak dukungan ketika mengambil keputusan untuk mengkaji ulang keputusan MK.
“Kita semua dukung Presiden agar berani abaikan Putusan MK yg melanggar konstitusi,” ujar Benny K. Harman.
Disebutkan Benny K. Harman, dengan keputusan memperpanjang masa jabatan Firli Bahuri dan kawan-kawan, MK sama saja menyalahgunakan wewenangnya. Bahkan, MK disebut perampok.
“MK telah melakukan abuse of power, merampok kewenangan pembentuk UU, dan menginjak-injak constitutional justice. Patuhi konstitusi, itu sumpah/janji utama presiden saat pelantikan,” ucap Benny K. Harman dikutip RuPol dari akun Twitter miliknya.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
