Bukan hanya Gubernur, Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim, hingga pemangku jabatan lain ikut kena cecar masyarakat. Pemda Lampung dinilai kurang bijak mengalokasikan anggaran daerah, sementara infrastruktur jalan yang krusial bagi mobilitas rakyat misalnya, terabaikan begitu saja
RUANGPOLITIK.COM —Gubernur Lampung Arinal Djunaidi sedang menjadi bulan-bulanan masyarakat. Bukan hanya rakyat yang ia pimpin di Lampung, satu Indonesia memberikan respons negatif terhadapnya di media sosial, buntut fenomena konten kritik Lampung oleh akun TikTok Awbimax Reborn.
Konten Bima menimbulkan efek domino panjang bagi pemerintah daerah (pemda) Lampung, sebab setelahnya muncul berbagai keluhan rakyat Lampung, utamanya terkait infrastruktur jalan yang rusak parah dan tak diperbaiki sejak lama.
Bukan hanya Gubernur, Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim, hingga pemangku jabatan lain ikut kena cecar masyarakat. Pemda Lampung dinilai kurang bijak mengalokasikan anggaran daerah, sementara infrastruktur jalan yang krusial bagi mobilitas rakyat misalnya, terabaikan begitu saja.
Muncul spekulasi kinerja Arinal Djunaidi beserta rengrengannya buruk sehingga protes dan desakan agar mereka dicopot dari jabatan ikut timbul ke permukaan.
Namun, berbeda dari penilaian masyarakat usai Lampung menjadi viral, para politisi justru menilai kinerja Arinal Djunaidi cs sangat baik, sehingga layak untuk menduduki kembali jabatan tersebut, melalui Pemilu 2024.
Sebelumnya, DPD Tingkat I Golkar Lampung menegaskan akan mendukung lagi Arinal Djunaidi sebagai calon Gubernur Lampung 2024. Pengasan partai berlambang pohon beringin itu mengusung Arinal Djunaidi merupakan hasil Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) DPD Golkar Lampung pada Februari 2022.
“Jelas di rapimda, dari bawah mulai dari ranting, DPD tingkat II, dan DPD Tingkat I semua, sepakat mengusung kembali Arinal Djunaidi sebagai Gubenur, ini final,” kata Sekretaris DPD Tingkat I Golkar Lampung, Ismet Roni pada Rabu, 1 Februari 2023.
Lantas bisakah Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diberhentikan sebagaimana desakan warganet, yang mengikuti polemik kritik Awbimax Reborn sejak awal?
Berikut selengkapnya bunyi Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang salah satunya mengatur pemberhentian Gubernur.
(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan
(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan karena
a. Berakhir masa jabatan
b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan
c. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
d. Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dalam pasal 76 ayat (1) kecuali huruf c, huruf i. dan huruf j
e. Melakukan perbuatan tercela
f. Diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
g. Menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen
h. Mendapatkan sanksi pemberhentian.
Adapun huruf c, i, dan j, yang dikecualikan dari syarat pemberhentian pemimpin daerah di Pasal 76 adalah:
c. Menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus Yayasan bidang apapun
i. Melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri
j. Meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 bulan tanpa izin Menteri untuk gubernur dan wakilnya, serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
