Lebih lanjut, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan mendapat prioritas penanganan karhutla. Di wilayah tersebut sudah disiapkan 13 helikopter patrol dan 33 helikopter water bombing
RUANGPOLITIK.COM—Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut tiga bencana alam yang berpotensi terjadi saat periode mudik Lebaran 2023 atau Idulfitri 1444 H.
“Berdasarkan hasil koordinasi yang menjadi tantangan yang besar yakni bencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem,” kata Kepala BNPB, Suharyanto dalam keterangan tertulis seperti dikutip dari Antara.
BNPB telah ikut dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Menghadapi Idulfitri 1444 H dan Antisipasinya. Rapat tersebut digelar di Mabes Polri, Kamis (6/4) di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Suharyanto menyebut kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga mungkin terjadi di beberapa provinsi.
Sejauh ini, Riau dan Jambi sudah menetapkan status siaga darurat. “BNPB mendukung peralatan pemadaman darat dan juga personelnya, kemudian menyiapkan helikopter di enam provinsi prioritas dengan total 46 helikopter,” kata dia.
Lebih lanjut, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan mendapat prioritas penanganan karhutla. Di wilayah tersebut sudah disiapkan 13 helikopter patrol dan 33 helikopter water bombing.
Selain antisipasi, BNBP juga telah melakukan pencegahan bencana dengan memanfaatkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
“TMC bisa dilakukan untuk memperkecil turunnya hujan dan memperbanyak hujan disesuaikan dengan penanganan bencananya,” kata Suharyanto.
“Untuk karhutla, TMC berguna mendatangkan hujan dan memadamkan api, untuk daerah yang berpotensi banjir dan tanah longsor dapat juga menggunakan TMC,” katanya menambahkan.
Sementara itu untuk wilayah Jawa, Bali dan Sumatera, BNPB juga sudah mengeluarkan peta rawan bencana longsor, banjir, dan cuaca ekstrem. Untuk penanganan di daerah, BNPB bekerjasama dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) serta instansi terkait.
“Kemudian bekerjasama dengan BPBD, kementerian, lembaga, dan pemda untuk memantau penyelenggaraan mudik pada titik-titik yang akan menjadi penumpukan pemudik,” ktandasnya.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
