Sebelumnya, OIKN dan United Nations Development Programme (UNDP) berkolaborasi untuk membangun kota berkelanjutan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara
RUANGPOLITIK.COM —Proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus dilakukan pemerintah dan pihak terkait lainnya. Selain melibatkan investor dalam negeri, investasi asing juga ambil bagian.
Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengungkapkan telah menerima 167 dokumen komitmen awal atau letter of interest (LoI) investasi di IKN dari 16 negara.
”Untuk investasi kami menerima cukup banyak letter of interest. Ada 167 letter of interest dari sekitar 16 negara,” ujar Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono seperti dilansir dari Antara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR, Senin (3/4/2023).
Menurut dia, persentase letter of interest itu cukup rata. Sebab, wilayah domestik turut menyumbang LoI sebesar 50 persen dan 50 persen lainnya berasal dari pihak asing.
Dia menjelaskan, pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur di IKN sampai saat ini masih berlangsung dan berada dalam jalur yang sesuai (on the track). ”Kami sekarang dalam proses menyeleksi mana saja yang memang sesuai dan serius di dalam mengajukan permohonan untuk ikut membangun di IKN,” tutur Bambang Susantono.
Sebelumnya, OIKN dan United Nations Development Programme (UNDP) berkolaborasi untuk membangun kota berkelanjutan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
”Kami sangat senang bisa berkolaborasi karena kerja sama ini akan mempercepat tujuan kami untuk mewujudkan IKN sebagai kota untuk semua,” kata Kepala OIKN Bambang Susantono.
Bambang mengatakan Otorita IKN dan UNDP telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk bekerja sama membangun kota berkelanjutan di IKN Nusantara. MoU tersebut menjadi landasan untuk inisiatif bersama dalam berbagai upaya untuk mewujudkan delapan prinsip utama pembangunan IKN.
Prinsip-prinsip itu yakni membangun sesuai dengan alam, mencerminkan persatuan dalam keberagaman, terhubung, aktif, dan dapat diakses, memungkinkan rendah emisi karbon, menjadi sirkular dan tangguh, mempromosikan keselamatan dan aksesibilitas, memastikan keamanan dan efisiensi melalui teknologi, dan meningkatkan peluang ekonomi untuk semua.
Berdasar MoU yang telah ditandatangani Kepala OIKN Bambang Susantono dan Direktur UNDP untuk Asia Pasifik Kanni Wignaraja, ke depannya OIKN dan UNDP akan mendorong praktik pembangunan inklusif, adil, produktif, dan berkelanjutan.
Kerja sama itu akan diwujudkan antara lain melalui kontribusi wawasan yang berkaitan dengan pembangunan inklusif terkait rencana, program, publikasi, pelatihan bersama, konferensi, dan berbagai upaya lain, untuk pembangunan kota berkelanjutan di Nusantara.
Di samping itu, kerja sama tersebut akan membantu pemerintah Indonesia dalam menetapkan Nusantara sebagai simbol identitas nasional menuju Visi Indonesia 2045.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
