RUANGPOLITIK.COM – Komisi III DPR-RI mengkritik Menkopolhukam, Mahfud MD karna dinilai telah melanggar aturan dengan mengumumkan ke publik laporan hasil analisis (LHA) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebesar Rp 300 Trilun. Bahkan Mahfud dianggap melakukan manuver politik menjelang Pilpres 2024.
Dalam Rapat Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Komisi III DPR RI, sejumlah anggota DPR mengatakan seharusnya laporan tersebut tidak diumumkan Mahfud ke publik, karena dokuman adalah rahasia negara yang hanya boleh disampaikan PPATK ke Presiden dan DPR RI.
Menurut Pengamat Politik Citra Institute Efriza, pernyataan-pernyataan Mahfud MD cenderung bermuatan politis dan memiliki kepentingan lain.
“Sepertinya bukan rahasia umum lagi, ada keinginan dari Pak Mahfud untuk ikut dalam kontestasi pilpres. Pernyataan-pernyataan kontroversial seperti itu, mungkin saja untuk mencari perhatian publik. Biasalah genit-genit dikit biar dilirik,” ujar Efriza melalui keterangan tertulis kepada RuPol, Rabu (22/03/2023).
Wajar saja para anggota Komisi III DPR RI mempertanyakan kepentingan Mahfud, sehingga merasa perlu buru-buru untuk mengungkap hal itu ke publik.
“Ada ‘value’ (nilai) yang tinggi dari sisi pemberitaan, dinilai akan menjadi viral dan ternyata benar-benar viral. Selain itu, dengan keberanian mengungkap itu, stigma publik melihat sosoknya sebagai pemberani dan berani mengungkap potensi korupsi. Dengan harapan, tentu saja dukungan akan menguat untuk pilpres mendatang,” sambung Pengajar Ilmu Politik di berbagai perguruan tinggi itu.
Namun, kata Efriza semua manuver-manuver itu belum cukup untuk menaikkan posisi tawar Mahfud MD sebagai salah satu bakal calon.
Walaupun hanya untuk sekedar pada posisi cawapres, mengingat Mahfud juga membutuhkan parpol pendukung dan kemampuan logistik agar dilirik para capres.
“Kalau masuk list capres sepertinya masih jauh, bukan berarti untuk cawapres pun bakal mudah. Sepanjang kontestasi pilpres sejak reformasi, sosok cawapres itu dilihat bukan berdasarkan elektabilitas, tapi lebih ke ‘isi tas’. Dengan kata lain, harus memiliki kemampuan untuk menambah logistik capres secara signifikan. Dan Pak Mahfud sepertinya belum memiliki isi tas itu,” terang Efriza.
Sementara untuk parpol pendukung, satu-satunya peluang Mahfud hanyalah dukungan PKB karena memiliki irisan dari Nahdlatul Ulama (NU).
Efriza juga pesimis PKB akan mendukung Mahfud, karena faktor Muhaimin Iskandar yang juga punya keinginan untuk ikut pilpres.
“Kalau melihat peluang dari PKB, saya rasa 2019 lalu lebih besar. Tapi akhirnya bisa kita lihat, bahkan PKB sendiri juga tidak mendukung beliau. Apalagi saat ini, Cak Imin juga punya keinginan kuat,” imbuhnya. (ASY)
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
