Keputusan tersebut langsung menuai pro dan kontra dari sejumlah tokoh masyarakat, termasuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutya, Depo Pertamina Plumpang sudah berada di tempat yang tepat, dan tak seharusnya dipindah
RUANGPOLITIK.COM— Kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada Jumat, 3 Maret 2023 kemarin masih menyisakan duka bagi warga yang tinggal di dekat lokasi. Total korban meninggal dunia tercatat mencapai 19 orang.
Pemerintah melalui Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan akan segera memindahkan Depo Pertamina Plumpang akibat insiden kebakaran tersebut. Erick menyebut pemindahan akan dilakukan ke lokasi bari di tanah milik Pelindo.
Keputusan tersebut langsung menuai pro dan kontra dari sejumlah tokoh masyarakat, termasuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutya, Depo Pertamina Plumpang sudah berada di tempat yang tepat, dan tak seharusnya dipindah.
Sebaliknya, Luhut menilai pihak yang seharusnya pindah adalah mereka yang tidak berhak menempati lahan milik Pertamina tersebut. Dia menilai bahwa kawasan di sekitar Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) adalah zona aman.
Jangan dibalik ya, Plumpang itu udah dibuat di sana, ada daerah kosong atau bumper, buffer zone, untuk tidak ada kejadian. Jangan ini yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus disuruh pindah. Jadi jangan dibalik-balik,” kata Luhut Binsar Pandjaitan saat meresmikan E-Pipa Kabel di Mako Pushidrosal, Jakarta Utara, Senin, 6 Maret 2023.
Luhut berharap kejadian ini tak dibiarkan berlarut-larut dan harus ada tindakan tegas dari pemerintah. Pasalnya, jika dilakukan berlanjut, Luhut khawatir akan jadi kebiasaan masyarakat.
Tak pelak Luhut langsung menagih tanggung jawab pihak yang mengizinkan warga tinggal di lokasi zona aman Depo Pertamina Plumpang. Dalam hal ini pemberi izin tinggal warga adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memiliki janji politik untuk tidak akan memindahkan warga di sekitar lokasi Depo Pertamina Plumpang. Dia bahkan sudah memberikan sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada masyarakat sekira tahun 2019 silam.
“Yang memberikan izin itu saya kira nggak benar, karena itu sekarang tanggung jawab lah nyawa yang hilang berapa orang,” ucap Luhut Binsar Pandjaitan.
Pengamat setuju Depo Pertamina Plumpang dipindah
Berbeda dengan pernyataan Luhut, Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Dr. Fahmy Radhi MBA menyebut bahwa masyarakat yang tinggal di dekat Depo Pertamina Plumpang tak bisa terus disalahkan.
Masyarakat diminta untuk mengamati ulang, apakah masyarakat yang tinggal di daerah buffer zone yang diklaim milik Pertamina, atau terjadi kesalahan dari pihak Depo Pertamina Plumpang. Fahmy menilai ada andil dari pihak Pertamina dalam insiden tersebut.
“Tentunya kalau kebakaran itu tidak terjadi maka tidak ada korban berjatuhan. Faktanya, kebakaran itu berawal dari Depo Pertamina Plumpang yang menyambar sejumlah rumah penduduk,” ucap Fahmy.
Kebakaran yang terjadi ketiga kalinya ini mengindikasikan bahwa sistem keamanan (Safety System) sangat buruk. Menurut Fahmy, sistem keamanan di bawah International Standard yang mensyaratkan zero accidents bagi aset strategis dan risiko tinggi.
Sang pengamat menilai Pertamina tak tampak serius dalam upaya memperbaiki keamanan yang diterapkan. Oleh karena itu, opsi pemindahan Depo Pertamina Plumpang adalah keputusan yang tepat.
Menurut Fahmy, keputusan memindah Depo Pertamina Plumpang lebih cepat dilakukan oleh direksi, dari pada harus menunggu relokasi penduduk yang memerlukan waktu lebih lama. Selain itu, lokasi Depo Pertamina Plumpang saat ini dinilai sudah tak layak.
Erick Thohir sudah koordinasi dengan Pelindo
Keputusan Menteri BUMN untuk merelokasi Depo Pertamina Plumpang juga sudah dikoordinasikan dengan Pelindo. Lahan dari pihak Pelindo disebut akan siap dibangun pada akhir tahun 2024 mendatang.
“Pembangunannya membutuhkan waktu 2-2,5 tahun, artinya masih ada waktu sekitar 3,5 tahun,” ucap Erick.
Pemindahan Depo Pertamina Plumpang sudah disetujui oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Wamen BUMN I Pahala Mansury, dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.
Keputusan tersebut dibuat untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melayani dan melindungi rakyat. Pertamina pun memastikan bahwa mereka akan memberikan perlindungan kepada rakyat sekitar.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
