Christina menyinggung pernyataan Mahfud beberapa waktu lalu yang menjamin situasi di Papua relatif tenang setelah penangkapan Gubernur Lukas Enembe akibat kasus korupsi.
RUANGPOLITIK.COM —Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Christina Aryani menyindir Menko Polhukam Mahfud MD soal kondisi Papua yang dianggap tak sesuai fakta di lapangan menyusul kerusuhan di Wamena.
Christina menyinggung pernyataan Mahfud beberapa waktu lalu yang menjamin situasi di Papua relatif tenang setelah penangkapan Gubernur Lukas Enembe akibat kasus korupsi.
Menurutnya, kerusuhan di Wamena menggambarkan bahwa pernyataan Mahfud itu tak sesuai kondisi Papua sebenarnya.
“Kami mengingatkan kepada Menko Polhukam yang beberapa waktu lalu menyampaikan Papua relatif tenang setelah penangkapan Gubernur Lukas Enembe, sayangnya fakta di lapangan saat ini justru tidak mengonfirmasi pernyataan tersebut,” kata Christina dalam keterangannya, Sabtu (25/2/2023).
Dia menyayangkan insiden kerusuhan yang menewaskan 10 orang dan belasan lain luka-luka ini. Christina mengaku turut berduka dan meminta agar ada investigasi menyeluruh untuk mengusut tuntas insiden tersebut.
Dia turut mengutuk insiden kerusuhan yang disebut bermula karena informasi yang tidak benar alias hoaks. Christina pun meyakini ada aktor intelektual di balik penyebaran hoaks tersebut.
“Dalam catatan kami, pola ini terus berulang dalam kejadian lain di Papua; sebar hoax, provokasi lalu ciptakan kerusuhan,” kata dia.
Dengan kondisi saat ini, Christina mendukung pengetatan aparat untuk mengantisipasi aksi massa. Dia juga meminta TNI membantu Polri di lapangan dan memastikan Papua kembali kondusif.
Kerusuhan pecah di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Kamis (23/2/2023). Kerusuhan menyebabkan 10 orang tewas dan 14 warga mengalami luka-luka. Termasuk di antaranya 13 rumah yang dibakar saat kerusuhan pecah.
“Jadi 10 korban jiwa ini dua di antaranya merupakan korban dari amukan massa perusuh. Lalu delapan orang lainnya merupakan massa perusuh,” beber Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
