Mahfud mengaku dirinya diikutsertakan dalam rapat terbatas yang digagas presiden. Selain Menko Polhukam, turut hadir Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan
RUANGPOLITIK.COM —Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjamin pemilihan umum (Pemilu) 2024 pasti terlaksana. Mahfud memastikan hal tersebut usai ikuti rapat tertutup bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mahfud mengatakan, Pemilu 2024 akan tetap terselenggara terlepas dari banyaknya desas-desus aneh menyangkut keberlangsungan agenda nasional tersebut.
Namun, ia menambahkan bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas hal-ihwal di luar kepastian gelaran pemilu setahun mendatang.
“Jadi, saya katakan, saya jamin, pemilu itu tahun 2024 jadi. Kalau di luar itu, saya tidak tahu. Itu urusan politik,” ucapnya kepada awak media, Selasa, 31 Januari 2023.
Ia melanjutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri yang telah memastikan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 berjalan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan.
“Presiden memastikan Pemilu 2024 berjalan dan dia sudah memanggil KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan sebagainya. Kalau dari sudut Pemerintah, Presiden firm (pastikan) ada Pemilu 2024,” kata Mahfud usai audiensi bersama MPR for Papua di Jakarta.
Mahfud mengaku dirinya diikutsertakan dalam rapat terbatas yang digagas presiden. Selain Menko Polhukam, turut hadir Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.
“Kenapa saya (ikut dipanggil)? (Karena) saya Menko (Polhukam). Kalau Pak Mendagri untuk mengorganisasi politiknya, Bu Sri Mulyani disuruh menyediakan uangnya, BIN mengendus keamanannya, masalah-masalah, dan sebagainya,” ucap dia terkait peran masing-masing pihak di dalam rapat terbatas.
Sebelumnya, Mahfud mengungkapkan dirinya sempat bertukar pikiran bersama pakar hukum tata negara yang juga mantan wakil menteri hukum dan hak asasi manusia (wamenkumham) Denny Indrayana.
Dalam pertemuan yang mengambil tempat di kediaman pribadinya itu, isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden jadi satu diantara sekian bahasan antara Mahfud dan Denny.
“Denny itu adik saya, junior saya. Sering ke rumah, sering ke sini (Kemenkopolhukam) juga. Yang pertemuan terakhir itu, kira-kira empat hari yang lalu, ke rumah itu,” ujar Mahfud.
Gejolak Partai Politik menuju 2024
Jelang Pemilu 2024, sejumlah nama sudah mulai diumumkan untuk maju dalam pencalonan presiden. Tim Anies Baswedan, Sudirman Said menyatakan hasil pertemuan tim kecil antara Nasdem, Demokrat, dan PKS, yang sepakat untuk segera mengumumkan deklarasi bersama mengusung Anies Baswedan.
Di sisi lain, PDIP sebagai partai unggulan yang kini jadi petahana itu mengaku teguh dalam prinsipnya untuk melahirkan pemimpin baru dari kalangan rakyat biasa.
“PDI Perjuangan bukan pihak yang melakukan judicial review karena kami tidak memiliki legal standing. Tetapi sikap politik kebenaran kami sampaikan, bahwa dengan proporsional tertutup, terbukti PDI Perjuangan mampu melahirkan banyak pemimpin yang berasal dari kalangan rakyat biasa. Bambang Pacul, Pramono Anung, Ario Bimo, Alm Tjahjo Kumolo, Arif Wibowo, Budiman Sudjatmijo, Ganjar Pranowo dan lain-lain, semua lahir dari proporsional tertutup,” ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Seperti diketahui, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) cenderung mendukung sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024. Kendati berbeda paham, Hasto memastikan PDIP memahami hal tersebut.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
