RUANGPOLITIK.COM— Sebelumnya diketahui jika Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumay menyampaikan bukti adanya kecurangan dari KPU pusat terkait tahapan penyelenggaraan verifikasi pendaftaran partai politik 2024. Yakni meloloskan partai Gelora saat proses verifikasi faktual oleh KPU.
Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan KPU tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi untuk meloloskan Partai Gelora sebagai peserta Pemilu 2024. Puadi mengatakan hal itu berdasarkan dari putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
“Ini sudah ada putusannya di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terkait adanya dugaan tersebut, dan itu tidak terbukti bahwa KPU melakukan pelanggaran administrasi,” ujar Puadi di Jakarta Design Center, Jakarta Pusat, Kamis (19/1/2023).
Lebih lanjut, Puadi mengatakan setiap laporan yang masuk, harus dilengkapi dengan syarat formil dan materil, agar laporan dapat segera diregistrasi dan dibuktikan. Puadi menilai KPU tidak melakukan kecurangan untuk meloloskan Partai Gelora.
“Kalau laporan, ketika masyarakat melapor aliansi tersebut melaporkan adanya dugaan tersebut, laporan itu diterima dulu, setelah di terima kita punya waktu dua hari untuk melakukan kajian awal. Apakah laporan tersebut memenuhi syarat formil materil tidak. Bukti-buktinya itu harus diatur di ketentuan undang-undang. Harus jelas,” katanya.
“Jadi jangan sampai nanti hanya melaporkan, tidak kuat dengan buktinya, tidak memenuhi syarat materil. Itu tidak bisa diregistrasi. Kalau misal buktinya kuat, materil kuat, lalu kita registrasi, baru kita nanti akan lakukan klarifikasi siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya,” pungkasnya.
Salah satunya meloloskan Partai Gelora saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi II DPR, Rabu (11/1/2023). Hadar membeberkan dugaan instruksi KPU RI ke KPUD untuk meloloskan Partai Gelora.
“Secara lebih khusus lagi dugaan pelanggaran ini adalah pada tahapan atau sub tahapan yaitu pada bagian verifikasi faktual. Di mana di dalamnya verifikasi awal pertama, kemudian perbaikan, administrasi atau dokumen untuk verifikasi faktual, dan selanjutnya verifikasi faktual perbaikan,” kata Hadar, Rabu (11/1/2023).
“Kami dapatkan adanya dugaan atau instruksi dari KPU pusat untuk melakukan perubahan data dari hasil verfak tersebut yang selanjutnya mengakibatkan kesimpulannya menjadi berubah. Jadi data hasil verifikasi faktual itu diubah dan kemudian dilakukan lagi pembuatan berita acara dan lampiran yang memuat hasil verfak dari setiap partai dari setiap kabupaten atau kota,” ujarnya.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
