Penetapan tersebut tertuang dalam surat Nomor 100.3.2.6/184/SJ yang diteken Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian Rabu, 11 Januari 2023
RUANGPOLITIK.COM —Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Muhammad Ridwan Rumasukun ditunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua, usai Lukas Enembe jadi tahanan.
Setelah penangkapan Enembe oleh KPK dalam kasus suap dan gratifikasi infrastruktur Papua, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan membenarkan penugasan Muhammad Ridwan.
Penetapan tersebut tertuang dalam surat Nomor 100.3.2.6/184/SJ yang diteken Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian Rabu, 11 Januari 2023.
Muhammad Ridwan akan menggantikan sementara tugas Enembe supaya tidak terjadi kekosongan tampuk kuasa. Pun begitu roda pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan masyarakat agar dipastikan terus bergulir.
“Saat ini Gubernur Lukas Enembe status hukumnya adalah tersangka dan telah dilakukan penahanan, maka untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan Sekda Papua melaksanakan tugas sehari-hari Gubernur Papua sesuai ketentuan perundangan. Hal ini mengingat Wakil Gubernur Papua kosong dan belum dilakukan pengisian,” kata Benny Irwan, Rabu, 11 Januari 2023.
Penunjukkan ini, kata Benny bersesuaian dengan Pasal 65 ayat 3 dan ayat 5 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014.
Di dalamnya dijelaskan bahwa kepala daerah yang tengah menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya.
Masih dalam aturan serupa, jika yang bersangkutan tidak memiliki wakil, maka sekda melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
Seperti penjelasan Pasal 65 ayat 5 UU Nomor 23 Tahun 2014, sekda akan melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
Kendati melaksanakan tugas rutin pemerintahan, pengganti sementara tidak bisa mengambil alih kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis, baik dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel, aspek perizinan, maupun kebijakan strategis lainnya.
Berlandaskan amanat Pasal 86 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2014, Benni melanjutkan, jika status hukum kepala daerah naik jadi terdakwa, yang bersangkutan dalam hal ini Lukas Enembe akan secara otomatis diberhentikan sementara, untuk kemudian ditugaskan penjabat gubernur.
Untuk diketahui, Lukas Enembe ditangkap pada Selasa, 10 Januari 2023. Lukas ditangkap setelah dirinya ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi infrastruktur di daerah Papua.
Ketua KPK, Firli Bahuri di kesempatan lain menegaskan tim penyidik telah memeriksa 76 orang saksi dan menggeledah enam lokasi yang tersebar di daerah Papua, Jakarta, Sukabumi, Bogor, Tangerang dan Batam.
Menyusul penggeledahan di lokasi-lokasi itu, ia dan jajarannya kini telah menyita aset dan memblokir rekening gendut Enembe berisikan uang sejumlah Rp76,2 miliar.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
