Mulai dari ekonomi mikro seperti para pelaku usaha kecil dan pasar bebas di lapisan masyarakat paling bawah, hingga cakupan ekonomi makro mulai dari pertumbuhan investasi, angka penyerapan tenaga kerja, distribusi serta realisasi APBN, dan sebagainya
RUANGPOLITIK.COM —Perekonomian menjadi salah satu hal penting dan bisa dibilang utama dalam mengukur kondisi kelangsungan suatu negara, termasuk Indonesia.
Berada penghujung tahun 2022 untuk segera menjelang tahun 2023, tentu banyak hal yang terjadi di tahun ini. Namun yang terpenting, banyak kalangan yang sebenarnya ingin mengetahui seperti apa kondisi perekonomian Indonesia di sepanjang tahun 2022.
Mulai dari ekonomi mikro seperti para pelaku usaha kecil dan pasar bebas di lapisan masyarakat paling bawah, hingga cakupan ekonomi makro mulai dari pertumbuhan investasi, angka penyerapan tenaga kerja, distribusi serta realisasi APBN, dan sebagainya.
Di samping itu, tentunya ada juga berbagai peristiwa di bidang ekonomi yang terjadi dan menjadi perhatian skala nasional karena memengaruhi pola kehidupan masyarakat secara menyeluruh, salah satunya kenaikan dan perubahan harga BBM.
Kondisi realisasi APBN 2022
Untuk diketahui, sebelumnya pada bulan September 2021 lalu sebenarnya sudah disahkan postur APBN 2022, di mana bagian pendapatan negara pada APBN akan mencapai nilai Rp1.846,14 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah.
Sementara itu untuk belanja negara, nominal yang disepakati dalam postur APBN 2022 mencapai Rp2.714,16 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Berangkat dari proyeksi tersebut, maka negara sudah memperkirakan jika akan terjadi defisit APBN sekitar Rp868,02 triliun.
Namun pada kisaran bulan Mei 2022, pemerintah mengajukan perubahan postur APBN, lantaran adanya kondisi ketidakpastian dengan situasi perekonomian global.
Hal ini juga yang selanjutnya memicu terjadinya kenaikan harga BBM yang kemudian memberi guncangan cukup berdampak bagi masyarakat.
Detailnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajukan perubahan jika pendapatan negara akan dipatok pada angka Rp2.266,2 triliun, atau naik sekitar Rp420,1 triliun dari nominal pada postur penerimaan APBN yang telah disepakati sebelumnya.
Kemudian dari segi pembelanjaan nominalnya juga berubah menjadi Rp3.106,4 triliun, atau bertambah sekitar Rp392,3 triliun dari postur belanja APBN sebelumnya.
Kendati demikian, proyeksi atau perkiraan defisit APBN yang akan dialami negara berkurang sekitar Rp27,82 triliun dari postur APBN sebelumnya, atau menjadi Rp840,2 triliun.
Lalu bagaimana realisasinya sejauh ini?
Berdasarkan laporan terakhir yang disampaikan oleh pihak Kemenkeu, tepatnya pada Kamis (3/11/2022), dipastikan jika realisasi atau kinerja APBN di tahun 2022 per akhir kuartal III masih berada di kurva positif, meski sebelumnya ada antisipasi defisit yang terjadi.
Menkeu menjelaskan, jika negara hingga triwulan III 2022 telah mencapai Rp1.913,9 trilliun atau 61,6% dari total anggaran belanja sebesar Rp3.106,4 triliun.
“Posisi APBN secara keseluruhan masih dalam posisi surplus anggaran” ujar Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Menkeu juga menyebutkan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan III tahun 2022 yang masih tetap sehat dengan kinerja ekspor yang juga diperkirakan masih tetap terjaga kuat.
“Posisi cadangan devisa pada akhir September 2022 juga masih tetap kuat, tercatat pada level yang masih tinggi yaitu 130,8 miliar dolar AS. Hal ini setara dengan pembiayaan 5,9 bulan impor,” tambahnya.
Selain kinerja APBN yang sejauh ini masih mencatatkan surplus, rupanya kabar baik juga terjadi dari kondisi pertumbuhan ekonomi dari segi PDB.
Diketahui jika PDB nasional kuartal II Indonesia 2022 berada di angka 3,72 persen.
Namun jika dikalkulasi dengan pencapaian yang diraih pada kuartal I, total pertumbuhan hingga bulan Juni kemarin sudah berada di kisaran 5,4 persen (yoy).
Capaian tersebut melampaui prediksi dan ekspektasi pasar yang sebelumnya ditargetkan. Sementara itu, persentase konsumsi rumah tangga juga tumbuh sebesar 5,5 persen (yoy) pada periode yang sama.
Kendati begitu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap jika tingkat inflasi Indonesia pada tahun kalender (Januari–Juni) 2022 berada di angka 3,19 persen. Sedangkan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2022 terhadap Juni 2021), berada di angka 4,35 persen.
Namun, angka di atas diketahui masih relatif terkendali dan lebih rendah jika dibandingkan tingkat inflasi negara lain. Misalnya Amerika Serikat (9,1 persen), Britania Raya (9,4 persen), rata-rata Eropa (8,6 persen), Singapura (6,7 persen), Thailand (7,7 persen), dan Filipina (6,1 persen), pada periode yang sama.
Kemenkeu juga memprediksi jika secara keseluruhan, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 5,1-5,4 persen.
Kendati begitu, pemerintah tetap mempersiapkan diri untuk menghadapi tahu 2023, yang mana sempat diantisipasi oleh sejumlah pihak mengenai kemungkinan terjadinya hantaman resesi, meski posisi Indonesia setidaknya lebih aman dari posisi yang dimaksud.
Ancang-ancang mengenai resesi di tahun 2023 mulai mencuat, ketika sebuah laporan survei Bloombergmenunjukkan, jika potensi resesi terbesar akan terjadi pada tiga negara yakni Sri Lanka (85 persen), Amerika Serikat (40 persen), dan China (20 persen). Sementara Indonesia, memiliki potensi resesi sebesar 3 persen.
Peristiwa kenaikan BBM
Jika ada satu pertanyaan mengenai hal apa yang paling berpengaruh atau menjadi isu paling besar dalam hal perekonomian di tahun 2022, jawabannya bisa dibilang adalah soal kenaikan harga BBM.
Meski sudah diantisipasi sebelumnya lewat sejumlah pemberitaan yang belum dikonfirmasi secara resmi, namun akhirnya kenaikan harga BBM benar terjadi per 1 April 2022, untuk jenis BBM pertamax.
Saat itu kenaikan harga terjadi dari yang tadinya berada di kisaran Rp9.000-Rp10.000, kemudian naik menjadi kisaran Rp12.500 dan saat ini berada di angka Rp13.900.
Saat itu disebutkan bahwa penyebabnya adalah kenaikan harga minyak mentah dunia, yang juga memengaruhi anggaran ICP (Indonesia Crude Price) yang membengkak dari anggaran seharusnya yang ada dalam APBN.
Investasi PMDN dan PMA
Harus diakui bahwa penanaman modal atau investasi adalah salah satu siklus penting dalam berjalannya perputaran uang di dalam negeri. Beruntung, sepanjang tahun 2022 ini–sampai dengan Q3 2022, Indonesia telah mencatatkan pertumbuhan investasi baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dengan baik, bahkan cenderung meningkat dari tahun 2022 lalu.
Dalam laporan yang rutin dipublikasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tercatat bahwa hingga Q3 2021, realisasi investasi di Indonesia sudah menyentuh angka Rp892,4 triliun, terdiri dari PMA sebanyak Rp479,3 triliun dan PMDN sebesar Rp413,1 triliun.
Realisasi ini meningkat sebanyak Rp233 triliun jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 (yoy), dari yang sebelumnya berada di angka Rp659,4 triliun atau sekitar 35,33 persen.
Investasi ini tentunya masih dan akan terus bertambah untuk mendukung berbagai kemajuan dalam perekonomian Indonesia dan penopangnya di berbagai sektor, untuk menghadapi kondisi atau hal-hal yang akan terjadi di tahun 2023 mendatang.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
